T. DRIANTAMA. STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2249 K/PDT/2019 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2021

Abstrak

abstrak t. driantama, studi kasus terhadap putusan 2020 mahkamah agung nomor 2249 k/pdt/2019 tentang perbuatan melawan hukum. fakultas hukum universitas syiah kuala banda aceh (v,61 ) pp, app, bibl. (dr. muzakkir abubakar, s.h., s.u.) perselisihan tanah berhubungan erat dengan perbuatan melawan hukum karena dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atas tanah yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. dalam putusan mahkamah agung nomor 2249 k/pdt/2019 majelis hakim tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada pihak penggugat karena hakim mengenyampingkan bukti-bukti yang ada di persidangan dan hakim melanggar ketentuan yang berlaku seperti yang termuat pada pasal 18 uupa dan pasal 24 pp no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim mahkamah agung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta fakta-fakta yang ada di persidangan dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim

Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 240 PK/PDT/2019 TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH (Sutan Budi Nuzul Ramadhan, 2020) ,

Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140 /PK/PDT/2015 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN SUPERSEMAR (Annesa Alwaris Desky, 2016) ,

m putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan asas yang terkait. hasil analisis pada putusan mahkamah agung nomor: 2249 k/pdt/2019, terkait dengan perbuatan melawan hukum, menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim mahkamah agung kurang tepat dalam menjatuhkan putusan kepada pihak penggugat, karena hakim agung telah mengabaikan bukti-bukti yang ada dipersidangan serta kurang mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan yang terdapat pada pasal 18 uu no. 5 tahun 1960 (uupa) yang mengatur tentang pemberian ganti rugi dari pemerintah yang diberikan kepada pemilik tanah yang tanah nya dipakai untuk kepentingan umum dan pasal 24 pp no. 24 tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama. pemerintah seharusnya sebelum menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut harus memberikan ganti rugi yang adil serta kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian tersebut seperti yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. dalam pertimbangan putusannya mahkamah agung kurang memperhatikan pasal 24 pp no. 24/1997 tentang pendaftaran tanah dan pasal 18 uupa tentang ganti rugi hak atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum. sehingga penyelesaian sengketa tanah antar pihak tersebut dalam perkara ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum. disarankan kepada hakim untuk cermat serta bijaksana dalam memberikan pertimbangan hukum dan hakim disarankan juga memperhatikan alat-alat bukti yang ada di persidangan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya suatu putusan yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : driantama@mhs.unsyiah.ac.id atau dapat mengisi Form LSS di bawah.

Chat Services LSS



Tulisan yang relevan

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3331 K/PDT/2018 TENTANG KURANG PIHAK DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (MALIK FAZA, 2021) ,

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1929K/PDT/2015 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (SRI WAHYUNI, 2021) ,

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 02/PDT.G/2013/PN-LSM TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) (KHUSWATUN NISA, 2016) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi