Hairani. IMPLEMENTASI PRINSIP STATE RESPONSIBILITY DALAM PENCEMARAN KABUT ASAP LINTAS NEGARA (TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION) DI INDONESIA. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019

Abstrak

Abstrak hairani implementasi prinsip state responsbility 2019 dalam pencemaran kabut asap lintas negara (transboundary haze pollution) di indonesia fakultas hukum universitas syiah kuala (v, 72), pp, bibl. (nellyana roesa, s.h., l.l.m) indonesia sebagai negara yang merdeka mempunyai kedaulatan penuh untuk mengelola sda di wilayah negaranya, termasuk hutan. disisi lain, indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin segala kegiatan dalam wilayah negara tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain. namun dalam kenyataannya kesalahan dalam pengelola sda yang berasal dari hutan menimbulkan masalah pencemaran asap lintas batas. penulisan ini bertujuan menjelaskan pengaturan dalam hukum internasional, serta menjelaskan bagaimana implementasi prinsip state responsibility dalam penyelesaian masalah kabut asap lintas negara (transboundary haze pollution) di indonesia. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu

Baca Juga : PENERAPAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS DI SUMATERA (SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL) (MEUTIA RISKIYANA Z, 2017) ,

Baca Juga : REPRESENTASI AGENDA MEDIA DALAM SURAT KABAR LOKAL (ANALISIS WACANA PEMBERITAAN KABUT ASAP PADA SERAMBI INDONESIA) (Muhammad Roestian Fahmi Nasution, 2016) ,

neliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder, diperoleh dengan pengumpulan data-data dan informasi. hasil dari penulisan ini adalah pengaturan dalam hukum internasional yang pertama adalah, prinsip state responsibility dalam hukum lingkungan internasional telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional, diantaranya adalah deklarasi stockholm 1972, serta hasil penelitian yang kedua pelaksanaan implementasi prinsip state responsibility dalam pencemaran kabut asap di indonesia yang mana dalam konteks penerapannya tidak sesuai dengan aturan yang ada, walaupun pemerintah telah mengupayakan penerapan aturan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, namun permasalahan ini tetap terjadi setiap tahunnya. dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan terhadap kasus kebakaran hutan, diharapkan kedepannya pemerintah harus lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap para pengusaha liar yang menyebabkan kebakaran hutan dan lebih tanggap lagi dalam menangani kasus kebakaran hutan dan kabut asap agar kedepannya tidak terjadi hal seperti

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : hairanivan@yahoo.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah.

Chat Services LSS



Tulisan yang relevan

ASPEK HUKUM TERHADAP GANTI RUGI PENCEMARAN MIGAS LINTAS BATAS YANG DISEBABKAN OLEH OFFSHORE ACTIVIES (SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL) (Arfi Fazrian, 2017) ,

TRANS-BOUNDARY HAZE POLLUTION IN THE ASEAN REGION (THE CASE STUDY OF FOREST FIRE IN INDONESIA) (MUCHLISIN, 2014) ,

THE IMPLEMENTATION OF STATE RESPONSIBILITY PRINCIPLE IN INDONESIA CONCERNING PLASTIC WASTE IN PACIFIC OCEAN (ZULKHANADYA, 2020) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi