Reza Satria. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN (SUATU STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017

Abstrak

Abstrak reza satria, 2017 dr. dahlan s.h., m.hum., m.kn. pasal 31 kuhap tentang penangguhan penahanan menyebutkan bahwa, atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. namun, beberapa proses pengajuan penahanan pada prakteknya masih ditemui hambatan baik yang muncul dari terdakwa maupun dari penegak hukumnya. tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hambatan -hambatan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap seorang terdakwa atau tersangka dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan hakim pengadilan negeri jantho dalam mengabulkan dan menolak permohonan penangguhan penahanan dari terdakwa. data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. sedangkan penelitian lapangan

Baca Juga : PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE (DESRA HIDAYAT, 2015) ,

Baca Juga : PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (RIZQI NURUL FADHILAH, 2018) ,

akukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian penangguhan penahanan pada pengadilan negeri jantho dalam prakteknya masih mengalami hambatan berupa hakim menganggap terdakwa tidak koorperatif, tidak ada yang mau menjamin terdakwa, ketakutan hakim bila terdakwa mengulangi tindak pidana, hakim mempuyai pemikiran dan pertimbangan dalam memeberikan penangguhan penahanan, dan terdakwa tidak melakukan pelaporan secaran rutin. sedangkan faktor penghambat yang berasal dari penegak hukumnya yaitu, hakim kurang kompeten untuk menafsirkan undang-undang serta yang berada diluar undang-undang. pertimbangan hakim di pengadilan negeri jantho dalam mengabulkan dan menolak permohonan penangguhan penahanan berdasarkan alasan tersurat/yuridis yaitu tempat tinggal terdakwa di wilayah pengadilan negeri jantho, terdakwa masih sekolah, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana, dan tidak akan mempersulit proses persidangan. diharapkan dalam proses pemberian penangguhan penahanan hakim harus lebih selektif dalam menerima permohonan penangguhan penahanan atau menolak permohonan penangguhan penahanan. seorang hakim harus sangat kompeten dalam menafsirkan undang-undang maupun dasar pertimbangan yang menjadi acuan dalam memberi keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan penangguhan

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah.

Chat Services LSS



Tulisan yang relevan

PENAHANAN RUMAH DAN PENAHANAN KOTA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHUN 2017 (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (BAGUS AGUNG SANTOTO, 2018) ,

PELAKSANAAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (MAYZSAZSA DWI LESTARI, 2019) ,

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (MUHAMMAD NAZAR, 2017) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi