MIRJA SYAHPUTRA. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MEWUJUDKAN TIGA PULUH PERSEN RUANG TERBUKA HIJAU. Banda Aceh : Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, 2016

Abstrak

Abstrak kebijakan pemerintah kabupaten aceh barat dalam mewujudkan tiga puluh persen ruang terbuka hijau. fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas syiah kuala (xii, 52, pp, tabi, bibi, app) (dr. husaini ibrahim, m.a) pemerintah kabupaten aceh barat ingin menjalakan 30 persen ruang terbuka hijau sebagai mana yang telah dimanatkan dalam undang-undang no 26 tahun 2007 tentang tata ruang dan juga hal terse but sudah di bahas dalam qanun no 1 tahun 2013 aceh barat dimana setiap daerah kabupaten/kota wajib memiliki ruang terbuka hijau. disebukan dalam undang-undang ini bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kabupaten, sedangkan untuk wilayah kota proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. namun pada kenyataannya 30 persen ruang terbuka hijau yang diwajibkan dalam

Baca Juga : PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU ( STUDI DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH ) (SAIDUS SYUHUR, 2020) ,

Baca Juga : IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH (Ikhlas Saradiwa, 2017) ,

dang belum terealisi dengan maksimal dikarenakan masih banyak dari masyarakat di kabupaten aceh barat yang belum mengerti tentang pentingnya ruang terbuka hijau tersebut, bahkan banyak dari masyarakat yang belum tahu manfaat dari ruang terbuka hijau tersbut. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten aceh barat untuk memenuhi kuota 30 persen ruang terbuka hijau. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan skunder. data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informen sedangkan data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, undang-undang dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan 30 persen ruang terbuka hijau dikabupaten aceh barat belum sepenuhnya berhasil. faktor penghambat dalam menjalakan kebijaka tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia (sdm) didalam pemerintaha n yang mengerti tentang tata ruang wilayah, serta masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah. simpulan penelitian adalah kepada pemerintah kabupaten aceh barat untuk terus berupaya keras dalam menciptakan 30 persen ruang terbuka hijau di kebupaten aceh barat. kata kunci: ruang terbuka hijau, kebijakan pemerintah kab aceh barat, taman kota mirja

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah.

Chat Services LSS



Tulisan yang relevan

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA LHOKSEUMAWE (Dwi Silviana, 2019) ,

KAJIAN SOSIOLOGIS PERENCANAAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDA ACEH (CUT RAISA MAULIDA, 2021) ,

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG TERKENA WILAYAH PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI GAMPONG TIBANG KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH (DITYA WULANDARI, 2020) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi