TEUKU ARY HANDIKA. TATACARA PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. BINA RNUSAHA PRATAMARNRNTATACARA PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. BINA RNUSAHA PRATAMA. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi (D3) Universitas Syiah Kuala, 2015

Abstrak

Pt. bina usaha pratama bergerak dibidang pembelian dan penjualan barang kebutuhan rumah tangga, grossier, supplier dan distributor produk dari pt. unilever indonesia, pt. bina usaha mengalami kemajuan yang sangat pesat dan membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik dan menguntungkan bagi semua pihak, karena pt. bina usaha pratama adalah sebuah badan usaha maka pt. bina usaha pratama wajib membayar pajak atas penghasilan yang diterima, baik itu pajak penghasilan, pph badan maupun ppn dan ppnbm. pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapat balas jasa yang secara lansung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembangunan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (pkp) untuk tahun pajak yang bersangkutan, wajib pajak harus membuat laporan keuangan. pph pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri

Baca Juga : PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA LANDING, COUNTER, AVIOBRIDGE DAN PARKING PESAWAT UDARA YANG DIBERIKAN OLEH PT. ANGKASA PURA II KEPADA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BANDA ACEH (KHALISAH ZULFAA ADILAH, 2018) ,

Baca Juga : PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN AC PADA KANTOR BPKP ACEH (ICHSAN R.ILYAS, 2020) ,

h wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. setelah mengetahui jumlah pajak yang terutang berdasarkan spt tahunan maka kewajiban selanjutnya adalah menyetor jumlah pajak terutang ke kas negara dan melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah.

Chat Services LSS



Tulisan yang relevan

PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 21 UNTUK PETUGAS DINAS LUAR (AGEN) ASURANSI PADA AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG BANDA ACEH KUTA ALAM (ISNA SAPUTRY, 2017) ,

ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SURVEI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAPAKTUAN 2012-2015) (KHAFIA MUTIA, 2016) ,

PROSEDUR PENCATATAN PPH 23 ATAS SEWA DAN JASA PADA PT TASPEN (PERSERO) CABANG BANDA ACEH (Adiguna Darma, 2017) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi