RIDWANSYAH. AKUNTABILITAS PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN JUAL BELI OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2020

Abstrak

Akuntabilitas penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan jual beli oleh pemerintah kota banda aceh ridwansyah*, teuku ahmad yani**, suhaimi*** abstrak berdasarkan pasal 6 qanun kota banda aceh nomor 7 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menyebutkan,dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalahnilai perolehan objek pajak. kemudian pasal 5 peraturan wali kota banda aceh nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan walikota banda aceh nomor 8 tahun 2012 tentang sistem dan prosedur pemungutan bphtb kota banda aceh menyatakan bahwa,wajib pajak menghitung dan mengisi sendiri sspd bphtb yang disiapkan oleh bpkd kota.ada 4 contoh permasalahan yang terjadi di banda aceh, harga jual beli objek pajak menggunakan harga transaksi sesuai dengan undang-undang tapi dalam praktek nya harga transaksi bukan harga yang sebenar nya dalam hal ini tidak ada dasar hukum yang jelas dalam pengumutan bphtb. penelitian ini bertujuan untuk

Baca Juga : PASAR TRADISIONAL LAMNYONG DI BANDA ACEH (Fitria Hayati, 2015) ,

Baca Juga : PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN (BPK) KOTA BANDA ACEH (RIRIN SURYANI, 2017) ,

an dasar bagi pemerintah kota banda aceh dalam penetapan bphtb jual beli, dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota banda aceh dalam penetapan bphtb pada transaksi jual beli. jenis pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni, mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik.pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan konseptual, data terutama dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (literature research).data/bahan hukum dianalisis dengan cara analisis kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa,dasar bagi pemko banda aceh dalam penetapan bphtb jual beli tidak semua menggunakan harga transaksi, melainkan yang dijadikan patokan sebagai nilai dasar untuk mengitung pembayaran bphtb tersebut adalah njop, penggunaan nilai rata-rata yang dipakai untuk bphtb nilai diatas njop pbb sedikit, namun ada juga yang melakukan pembayaran bphtb sesuai dengan harga transaksi. sebenarnya, harga transaksi ini merupakan harga yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan berapapun harganya tidak ada masalah.kendala yang dihadapi oleh pemko banda aceh dalam penetapan bphtb pada transaksi jual beli secara yuridis bahwa, akuntabilitas dalam pelaksanaan atas pengenaan bphtb di kota banda aceh tidak ada, karena bisa di ambil sampel bahwa, bidang tanah yang sama kiri dan kanan dengan harga transaksi yang sama pula, namum pengenaan bhtb ini berbeda-beda, dan kendala non yuridis meliputi, a). kurang terbukanya bpkd banda aceh dalam melakukan perhitungan nilai dari objek transaksi pajak, b). kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pembayaran bphtb kepada masyarakat, c). waktu dalam proses validasi di bpkd banda aceh terlalu lama. diharapkan untuk dasar penetapan bphtb pejabat bpkd kota banda aceh dapat memberikan pelayan sesuai dengan perwal kota banda aceh untuk menggunakan harga transaksi jual beli sebagai penetapan bphtb.pejabat bpkd ingin menetapkan bphtb dengan njop harus memiliki sertifikasi profesi dalam kajian obejk pajakdiharapakan kepada notaris, dan pemerintah kota banda aceh dapat menjalankan assessment pembayaran bphtb dengan menjalankan prosedural yang terdapat dalam undang-undang secara utuh, agar menghindari pada saat pelaksanaan. kata kunci: akuntabilitas, bphtb, jual beli. accountability of the establishment of land rights and buildings by the banda aceh city government ridwansyah*, teuku ahmad yani**, suhaimi*** abstract based on article 6 of the city of banda aceh no. 7 of 2010 on land and building rights acquisition duties, the basis for the imposition of land and building rights acquisition duties is the value of acquisition of tax objects. then article 5 of the mayor of banda aceh regulation no. 10 of 2016 on changes to the mayor of banda aceh regulation no. 8 of 2012 on the system and voting procedure of bphtb banda aceh city states that, taxpayers calculate and fill their own sspd bphtb prepared by bpkd kota. there are 4 examples of problems that occur in banda aceh, the sale price of the tax object using the transaction price in accordance with the law but in practice the transaction price is not the actual price in this case there is no clear legal basis in the inauguration of bphtb. this research aims to explain the basis for the banda aceh city government in the determination of bphtb buying and selling, and explain the obstacles faced by the banda aceh city government in the determination of bphtb in trade transactions. this type of research approach uses a type of empirical juridical research that is, conducting research done by looking at the reality that exists in practice. the approach of research used conceptual approach, data is mainly collected through field research and literature research. legal data/materials are analyzed by means of qualitative analysis. the results showed that, the basis for the banda aceh city government in determining bphtb buy and sell not all using the transaction price, but rather as a benchmark as the base value to pay bphtb is njop, the use of the average value used for bphtb value above njop pbb is a little, but some also make bphtb payments in accordance with the transaction price. in fact, the price of this transaction is the price that corresponds to the agreement of the parties, and regardless of the price there is no problem. the obstacles faced by the banda aceh city government in the determination of bphtb in legal trade transactions can be known that, accountability in the implementation of the imposition of bphtb in banda aceh city does not exist, because it can be sampled that, the same field of land left and right with the same transaction price also, namum imposition of bhtb is different, and non-juridical constraints include , a). less open bpkd banda aceh in performing the calculation of the value of the tax transaction object, b). lack of socialization regarding bphtb payment procedures to the community, c). time in the validation process at bpkd banda aceh is too long, and d). limited tax service officials at bpkd banda aceh. it is expected that for the policy of bphtb determination bpkd employees of banda aceh city can provide waiters in accordance with perwal banda aceh city to use the price of trade transactions as the determination of bphtb. bpkd employees want to establish bphtb with njop must have professional certification in the study of tax obejk expected to notary, and the banda aceh city government can carry out a payment assessment of bphtb by carrying out the procedural contained in the law in its entirety, in order to avoid at the time of implementation. keywords: accountability, determination of land and building rights acquisition duties, buying and

Tulisan yang relevan

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENCANTUMAN NILAI TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH (HARNITA, 2019) ,

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (SYARIFAH RIZKA, 2015) ,

WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG KAJHU KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR) (Nashrur Rahman, 2018) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi