ADE MIRANDA. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA LANGSA. Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, 2019

Abstrak

Abstrak permukiman penduduk wilayah kota langsa yang semakin padat sejak 3 tahun terakhir membuat wilayah kota langsa ditetapkan sebagai salah satu daerah kumuh di provinsi aceh. dalam peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rancangan pembangunan jangka menengah (rpjm) 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas permukiman kumuh serta pencegahan tumbuh kembangnya wilayah kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan kota tanpa kumuh (kotaku) kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kota langsa dan mengetahui peran dari pemerintah dalam penuntasan wilayah kumuh di kota langsa. metode dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan jeffrey pressman dan aaron wildavsky, meliputi klasifikasi perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan. hasil penelitian ini

Baca Juga : PROSEDUR PENGADAAN ASET TETAP PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH (EL RAZAK RIZKI HAKIM, 2018) ,

Baca Juga : EVALUASI TINGKAT KEKUMUHAN DAN PENANGANAN PADA PERMUKIMAN DESA BALE ATU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH (ARIE JULIANDA, 2019) ,

adalah pertama, implementasi kebijakan kotaku sudah dilaksanakan sejak 2016 hingga sekarang namun belum sepenuhnya merata di wilayah kota langsa, serta masih ditemukan adanya tahapan analisis yang belum di jalankan sepenuhnya. kedua, pemerintah kota langsa berperan aktif dengan merumuskan program kotaku dalam rpjm 2017-2022, serta ditemukan kendala sumber daya manusia(sdm) dalam membentuk kelompok swadaya masyarakat(ksm) sebagai kelompok yang menjalankan bentuk dari pelaksanaan program kotaku di desa. kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah kota langsa serta pihak terkait belum sepenuhnya berhasil melakukan penanganan wilayah kumuh di kota langsa. pemerintah harus melakukan perumusan yang matang berdasarkan data wilayah kumuh yang di data secara benar untuk memperoleh nilai tingkat kekumuhannya serta menetapkan wilayah kumuh dan melakukan pembinaan sdm dengan cara memberikan pelatihan hingga pengetahuan tentang prosedur kerja. kata kunci: implementasi kebijakan, kota tanpa kumuh, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kota langsa

Tulisan yang relevan

PENGARUH KOMPENSASI, BUDAYA KERJA, DAN KOMITMEN PERSONIL TERHADAP KINERJA PEGAWAI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR (STUDI KASUS PADA PEGAWAI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KAB ACEH TIMUR) (Yushar Kurniawan, 2018) ,

PROSEDUR PENCAIRAN DANA ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH (MUHAMMAD FACHRIZAL, 2018) ,

PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN PADA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) (RISKI HARISTA, 2017) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi