Desi Ratna Juwita. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ACEH BARAT). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018

Abstrak

Abstrak desi ratna juwita, 2018 penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan mukhlis, s.h., m.hum pasal 50 ayat tentang kehutanan menyebutkan, bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”. pasal 78 ayat tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana pembakaran lahan, kendala penegakan hukum dalam penanganan kasus pembakaran lahan dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor terjadinya tindak pidana pembakaran lahan karena pembukaan lahan baru, faktor ekonomi, serta masih lemahnya penegakan hukuman yang diterima oleh para pelaku pembakaran lahan sehingga masih adanya pelaku yang

Baca Juga : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE) (MUHAMMAD RIFKI, 2019) ,

Baca Juga : TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK SECARA MELAWAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MEUREUDU) (M IKHSAN MAULANA, 2020) ,

kan pembakaran lahan. kendala penegakan hukum dalam penanganan kasus pembakaran lahan adalah pihak kepolisian baru bisa mendatangi tempat kejadian perkara setelah api benar-benar padam, minimnya saksi tindak pidana pembakaran lahan juga menghambat kasus tersebut. upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh elemen masyarakat bahwa pembakaran lahan tersebut telah diatur dalam undang-undang dimana apabila ada orang yang melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan akibat dari pembakaran lahan tersebut maka dapat dikenakan sanksi kurangan pidana dan sanski denda. disarankan kepada pihak terkait baik dari pihak kepolisian, badan penanggulangan bencana daerah serta instansi terkait lainnya untuk lebih sering memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh elemen masyarakat mengenai larangan pembakaran lahan serta sosialisasi mengenai manfaat pembukaan lahan tanpa bakar serta meningkatkan keterlibatan semua pihak mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap operasional dalam pengendalian

Tulisan yang relevan

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT PIDIE) (zikra, 2016) ,

PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES) ACEH BESAR (MUHAMMAD KADAFI, 2020) ,

TINDAK PIDANA TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN BAHAYA DAN BERACLN (B3) IERHADAP LINGKUNGAN IIIDUP (SUATU PENCLITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ACEH BARAT) (NAJI BULLAH, 2019) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi