BAKHTIAR. PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2018

Abstrak

Penjatuhan pidana denda dalam perkara tindak pidana narkotika (suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri sigli) bakhtiar* dahlan** muhammad saleh*** abstrak salah satu upaya pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika secara ilegal adalah melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (uu narkotika). mayoritas tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri sigli (pn sigli) adalah tindak pidana pasal 111 s/d 116 uu narkotika dan pidana yang dijatuhkan terhadap kasus-kasus tersebut adalah kumulasi pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda. akan tetapi sampai hari ini tidak ada narapidana narkotika di wilayah hukum pn sigli yang membayar denda, semuanya memilih menjalani pidana penjara pengganti denda. tujuan penulisan tesis ini untuk menjelaskan sejauh mana

Baca Juga : TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENGUASAAN DAN PENYIMPANAN NARKOTIKA JENIS SABU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (MUHAMMAD AL-ASFARAINI, 2021) ,

Baca Juga : TINDAK PIDANA PENADAHAN DAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN OLEH HAKIM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (Mutia Rahmina, 2018) ,

an dapat tercapai dalam kumulasi pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta efektivitas pidana denda tersebut di wilayah hukum pn sigli. jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. hasil penelitian menunjukkan bahwa kumulasi pidana penjara dan denda dalam uu narkotika tidak sesuai dengan konsep keadilan sebagai keseimbangan dan proporsionalitas. ketidakproporsionalan dalam uu tersebut mengakibatkan implementasinya menjadi tidak efektif karena nominal denda yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sangat tinggi, bahkan pidana denda dalam uu narkotika 10 (sepuluh) lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pidana denda yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa. disarankan kepada para akademisi ilmu hukum untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai sistem pidana denda. dan disarankan kepada komisi iii dpr ri agar menghapuskan ketentuan pidana denda minimum dan maksimum dalam uu narkotika dan menggantikannya dengan ketentuan pidana denda yang lebih aplikatif. kata kunci: pidana denda, tindak pidana narkotika the punishment by fine penalty in the cases of narcotics criminal act (a study in sigli district court jurisdiction) bakhtiar* dahlan** muhammad saleh*** abstract one of the government's efforts to eradicate illegal circulation of narcotics is through the punishment to the narcotics crime perpetrators as stipulated in law number 35 year 2009 on narcotics (narcotics law). the majority of narcotics crimes occured in sigli district court (pn sigli) jurisdiction are criminal acts of articles 111 to 116 of narcotics law and the punishments imposed on such cases are the cumulation of imprisonment and fines penalty with a provision if the fine is not paid then replaced with imprisonment. however, until today there are no narcotic inmates in pn sigli jurisdiction did paid the fines, all of them chose to serve imprisonment as replacement of the fines. the purpose of this thesis is to explain the extent to which justice can be achieved in the cumulation of imprisonment and fines penalty against the perpetrators of narcotic criminal acts, and the effectiveness of the fines in pn sigli jurisdiction. this type of research is empirical juridical research using statute approach and sociological approach. the results show that the cumulation of imprisonment and fines in the narcotics law is not in tune with the concept of justice as balance and proportionality. disproportionality in the narcotics law resulted in its implementation being ineffective because the fines that were threatened against narcotics perpetrators were very high, even the fines penalty in the narcotics act is 10 (ten) ranks higher when compared with the penalty of fines that is threatened against the perpetrators of corruption crime which is an extraordinary crimes. it is recommended to law academics to research in more depth about the fine penalty system. and it is suggested to commission iii of dpr ri to erase minimum and maximum fines penalty rules in narcotics law and replace it with more applicable fines penalty rules. keywords: fine penalty, narcotics criminal

Tulisan yang relevan

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN KASUS NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI ACEH) (FAKHRULLAH, 2014) ,

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI DI BAWAH SANKSI MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Endy Ronaldi, 2019) ,

TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi