KHAIRUN ANNISA. PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN SPAREPART OLEH PT. WAHANA WIRAWAN CABANG BANDA ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017

Abstrak

Pt wahana wirawan merupakan perusahaan beroperasi sebagai anak usaha dari indomobil group dan produsen mobil nissan dan datsun yang berpusat di jakarta, indonesia. pt. wahana wirawan secara resmi membuka outlet nissan datsun pertama dengan layanan 3s (service, sales, dan spare parts) di banda aceh pada 8 agustus 2016. adapun kegiatan yang dilakukan oleh pt. wahana wirawan banda aceh adalah pelayanan penjualan unit, pelayanan service kendaraan, penjualan sparepart yang dikenai pajak pertambahan nilai (ppn). pajak pertambahan nilai (ppn) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. ppn atau pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). berdasarkan undang-undang no. 42 tahun 2009, tarif pajak pertambahan nilia adalah 10% (sepuluh persen). kelebihan ppn yaitu seperti mencegah terjadinya

Baca Juga : PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT WAHANA WIRAWAN CABANG BANDA ACEH (LISA MULIANI, 2017) ,

Baca Juga : PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONTRUKSI DAN JASA KONSULTAN PADA PT. WAHANA WIRAWAN CABANG BANDA ACEH (CUT RAHMI, 2018) ,

an pajak berganda, netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri, ppn atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, dengan demikian sangat membantu likuiditas perusahaan, ppn mendapat predikat sebagai money maker karena konsumen selaku pemikul bebasn pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya. ada pula kelemahan ppn yaitu biaya administrasi relative lebih tinggi, baik dipihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak, menimbulkan dampak regersif, ppn sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak, ppn menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi

Tulisan yang relevan

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI PADA PT PUPUK ISKANDAR MUDA ACEH INDONESIA (SARAH FADHILAH, 2018) ,

PENGENAAN PPH PASAL 22 DAN PPN ATAS PENGADAAN BARANG INVENTARIS KANTOR PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BANDA ACEH (RADA DARLIA, 2018) ,

PROSEDUR KONFIRMASI FAKTUR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (JAKA PURNAMA R, 2015) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi