Muhammad Fadhil. PELAKSANAAN PUTUSAN JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JENAYAH (SUATU PENELITIAN DIWILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'IYAH JHANTO). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017

Abstrak

Abstrak muhammad fadhil, pelaksanaan putusan jarimah maisir menurut qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat (suatu penelitian di wilayah hukum mahkamah syar’iyah jantho) (iv,53)pp., bibl. universitas syiah kuala mukhlis, s.h., m.hum. qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinaya diantaranya mengatur tentang hal pelaksanaan pidana cambuk, pelaksanaan ‘uqubat menurut qanun aceh nomor 7 tahun 2013 adalah kewenangan dan tanggungjawab jaksa penuntut umum. dan segera dilaksanakan setelah adanya putusan mahkamah yang mempunyai kekuatan hokum tetap (inkracht van gewijsde), namun dalam kenyataannya masih ada putusan yang telah inkracht tidak dilaksanakannya eksekusi. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan putusan jarimah maisir menurut qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, hambatan dalam pelaksanaan putusan maisir di mahkamah syar’iyah kota jatho, dan upaya terhadap pelaksanaan putusan maisir di mahkamah sya’iyah

Baca Juga : PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI CAMBUK YANG TIDAK DIJALANKAN BAGI JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI) (ANZIR RIZKI, 2017) ,

Baca Juga : STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUH KAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU PENJUAL MINUMAN KHAMAR NON-MUSLIM ( PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH TAKENGON ACEH TENGAH NOMOR 0001/JN/2016 –TKN ) (ASMA UL HUSNA, 2019) ,

k memperoleh data dan bahan mengenai permasalahan yang dibahas dilakukan penelitian yang bersifat empiris yaitu memperoleh data secara langsung dan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, melakukan penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan melalui sumber bacaan atau bahan tertulis sebagai acuan yang bersifat teoritis ilmiah. berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya sebagian putusan di mahkamah syar’iyah jantho adalah tidak dapat menghadirkan terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tidak ditahan dan melarikan diri, minimnya dana yang di anggarkan,hambatan-hambatan dalam penanganan kasus perjudian adala keterlambatan sosialisasi berlakunya qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hokum acara jinayat, dan kurangnya koordinasi antara para pihak penegak hokum dalam upaya penanganan kasus perjudian. dalam upaya penanganan kasus perjudian di mahkamah syar’iyah jantho di harapkan pemerintah kabupaten aceh besar membuka lapangan pekerjaan untuk menurunkan jumlah penganguran dan untuk menekan angka kejahatan, disarankan kepada pemerintah aceh agar dapat melaksanakan sosialisaasi rutin mengenai berlakunya qanun nomor 7 tahun 2013 dan sebaiknya eksekusi hukuman cambuk tersebut dilaksanakan dengan sederhana dan tidak semewah yang

Tulisan yang relevan

KARAKTERISTIK PERKARA JINAYAT DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN KRIMINAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BLANGKEJEREN) (Syurman Syahputra, 2019) ,

STUD KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH NOMOR 0200/PDT.G/2015/MS-BNA TENTANG HAK ASUH ANAK OLEH AYAH SETELAH PERCERAIAN (SAIFUL RAHMAN, 2018) ,

BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) (Gibran Zulian Qausar, 2019) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi