bahtiar. PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PEKERJA PADA PERUSAHAAN DEPOT ISI ULANG AIR MINUM (SUATU PENELITIAN DI BANDA ACEH). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016

Abstrak

Abstrak bahtiar, 2015 dr. yanis rinaldi, s.h., m.hum. pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. penghasilan yang layak tersebut diatur dalam peraturan gubernur aceh nomor 81 tahun 2014 tentang penetapan upah minimum provinsi aceh tahun 2014. di kota banda aceh terdapat beberapa perusahaan depot isi ulang air minum yang memberi upah kepada pekerjanya di bawah ketentuan sebagaimana yang berlaku. tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab tidak dibayarnya upah pekerja depot isi ulang air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan upaya dinas sosial dan tenaga kerja kota banda aceh terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ump aceh. perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh

Baca Juga : PERBANDINGAN KUALITAS MIKROBIOLOGI AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI PROSES REVERSE OSMOSIS DAN PROSES ULTRAVIOLET DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH (Dania Saraswati, 2016) ,

Baca Juga : PERBANDINGAN KUALITAS MIKROBIOLOGI AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI PROSES REVERSE OSMOSIS DAN PROSES ULTRAVIOLET DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH (Dania Saraswati, 2014) ,

ata sekunder yang bersifat teoritis. sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan depot isi ulang air minum, baik pengusaha maupun pekerjanya yang tidak mengetahui dan memahami tentang kebijakan pemerintah terkait ump dan upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dan tenaga kerja kota banda aceh terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ump hanya terbatas pada sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pencabutan izin perusahaan. disarankan kepada pemerintah melalui dinas sosial dan tenaga kerja kota banda aceh agar lebih intensif dan menyeluruh dalam melakukan upaya sosialisasi terkait penetapan ump oleh pemerintah sehingga pengusaha dan pekerja mengetahui dan memahami tentang penetapan ump yang berlaku, dan melakukan tindakan yang tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi

Tulisan yang relevan

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UPAH PEKERJA DI ACEH (Miswar, 2018) ,

ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP JUMLAH KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Khairul Ridha, 2020) ,

UJI KUALITAS MIKROBIOLOGI AIR BAKU DAN AIR MINUM ISI ULANG PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA SABANG (Rachmat Rasadi, 2014) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi