Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DA…

YULIA ANNISA

ABSTRAK YULIA ANNISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982 ) DAN KONVENSI STOCKHOLM 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (VI, 61), pp, bibl (Dr. Mujibussalim, S.H., M. Hum. ) Indonesia merupakan negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan penuh terhadap perlindungan pencemaran yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, Indonesia juga memiliki tanggung-jawab untuk menjamin seg…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (SUATU PEN…

Munandar

ABSTRAK Munandar, (2017) PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 61) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H. Pasal 4 huruf j, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana atau tahanan dilarang memiliki, memb…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEDAGANG MAKANAN KADALUWARSA

Mohammad Bondan A

ABSTRAK Mohammad Bondan A, 2017 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEDAGANG MAKANAN KADALUWARSA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54) pp,, tabl, bibl. (Abdurrahman, S.H., M.Hum.) Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan melarang memperdagangkan makanan kadaluwarsa, selanjutnya Pasal 61 Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan bahwa kepada pedagang yang menju…

THE INTEGRATION OF THE BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION 2004 INTO STATE RE…

Andi Maulana

ANDI MAULANA, 2017 THE INTEGRATION OF THE BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION 2004 INTO STATE RESPONSIBILITY TO ENSURE THE MARINE ENVIRONMENTAL PROTECTION: CASE STUDY IN INDONESIA Faculty of Law, Syiah Kuala University (v, 73) pp,. bibl,. app,. Nellyana Roesa, S.H., LL.M Invasive aquatic species present a major threat to the marine ecosystems, and shipping has been identified as a major pathway for introducing species to new environments. Such harmful species is transferred th…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI …

Zulfikar

ABSTRAK ZULFIKAR PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN 2017 TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENTERI DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI (Suatu Penelitian di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55),pp.,bibl. (Dr. Dahlan, S.H.,M.Hum.M.Kn) Dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa, Setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PIMPINAN ATAU PENANGGUNGJAWAB KAWASAN…

Reza Eko Saputra

ABSTRAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii.60), pp, bibl, app REZA EKO SAPUTRA, (Ria Fitri, S.H., M.Hum) Pasal 10 ayat (1) huruf a Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menetapkan salah satu KTR adalah kawasan Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 10, 11 dan 12 ditentukan bahwa pimpinan …

PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DAN IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM PADA PUTUS…

WAHYU RISALDI

ABSTRAK Masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah, pengusaha, dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya diseb…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAKRNPIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZI…

supriadi

ABSTRAK SUPRIADI, PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP 2015 TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (iv, 57)., pp., bibl., ( Mukhlis., S.H., M.Hum. ) Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan, bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertamba…


    SERVICES DESK