PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TIN…
ABSTRAK
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil)
Elena,
2022
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(vi,62),pp.,tabl.,bibl.
Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H
Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dinilai sangat membantu untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dibandingkan dengan jalur pengadilan. Penyelesaian perkara melalui p…
EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …
Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SECARA …
ABSTRAK
MUHAMMAD AFNAN,
(2022)
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SECARA ADAT (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 54) pp.,bibl.,tabl,app
(Ainal Hadi, S.H., M.Hum.)
Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menyebutkan Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ata…
PELAKSANAAN SANKSI ADAT PARAK TERHADAP PERKAWINAN SATU BELAH MENURUT HUKUM …
Dalam Pasal 16 huruf i Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menerapkan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat kampung, yaitu penerapan sanksi adat Parak terhadap perkawinan Satu Belah. Kewenangan ini juga diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo terhadap penerapan sanksi adat Parak. Dalam Masyarakat Gayo penerapan sanksi adat Parak suda…
PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO
-ABSTRAK
RIDAYANI PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA
TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM
ADAT GAYO
(2022)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 55), pp., bibl.,app.
Dr.Darmawan,S.H.,M.Hum.
Pelaksanaan Hibah Berdasarkan Hukum Adat Gayo adalah sebuah pemberian
dari seseorang kepada seseorang yang lain, baik dilakukan kepada pihak keluarga
m…