Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKET…

MUHAMMAD YAZIDIL ILMY

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK merupakan bagian dari Lembaga Adat tingkat Kampung dikabupaten Aceh Tamiang. Namun, kedudukanya sebagai Lembaga Adat tingakat kampung belumm berjalan secara maksimal karena perannya dalam menyelesaiakan sengketa dalam menyarakat tidak terlihat dari pada Lembaga Adat lainya. Selain itu, Pasal 44 huruf g dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 yang memberikan tugas terhadap MDSK dalam meyelesaiakan sengketa yang timbul…

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TIN…

Elena

ABSTRAK PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil) Elena, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi,62),pp.,tabl.,bibl. Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dinilai sangat membantu untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dibandingkan dengan jalur pengadilan. Penyelesaian perkara melalui p…

PENYELESAIAN PERKARA JARIMAH KHALWAT MENURUT HUKUM ADAT DI ACEH UTARA

Muhammad Rudi Syahputra

Perkara jarimah khalwat merupakan perkara yang paling banyak terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Penyelesaian perkara jarimah khalwat sejak tahun 2016 sampai dengan triwulan I tahun 2022 dilakukan melalui peradilan adat gampong dengan melibatkan pihak Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Utara. Padahal jika pelaku jarimah khalwat berbeda gampong, maka tidak lagi menjadi kewenangan peradilan adat untuk menyelesaikannya, melainkan kewenangan Mahkamah Syar’iyyah. Hukuman adat yang diberikan pun sangat berv…

EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

Aditya Gunawan

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…

PENJATUHAN SANKSI ADAT PADA KASUS KHALWAT (MESUM) DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE

Salsabila

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 24 telah memberikan kewenangan kepada lembaga adat dan Mahkamah Syar’iyah untuk penyelesaian jarimah khalwat, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Pasal 13 ayat (1) huruf d juga menyebutkan bahwa khalwat adalah salah satu perselisihan/sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Pidie, lembaga adat sangat berperan aktif…

PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SECARA …

MUHAMMAD AFNAN

ABSTRAK MUHAMMAD AFNAN, (2022) PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SECARA ADAT (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 54) pp.,bibl.,tabl,app (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menyebutkan Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ata…

PELAKSANAAN SANKSI ADAT PARAK TERHADAP PERKAWINAN SATU BELAH MENURUT HUKUM …

Pianamon Yudistira

Dalam Pasal 16 huruf i Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menerapkan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat kampung, yaitu penerapan sanksi adat Parak terhadap perkawinan Satu Belah. Kewenangan ini juga diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo terhadap penerapan sanksi adat Parak. Dalam Masyarakat Gayo penerapan sanksi adat Parak suda…

PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO

Ridayani

-ABSTRAK RIDAYANI PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO (2022) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl.,app. Dr.Darmawan,S.H.,M.Hum. Pelaksanaan Hibah Berdasarkan Hukum Adat Gayo adalah sebuah pemberian dari seseorang kepada seseorang yang lain, baik dilakukan kepada pihak keluarga m…

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGE…

SAYED MUHAMMAD FAKHRAN

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGEU GAMPONG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Sayed Muhammad Fakran , Teuku Muttaqin Mansur , M. Adli ABSTRAK Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat yang menyatakan bahwa, 1). Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah untuk mufakat.…

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN S…

CUT RAHMAWATI

ABSTRAK CUT RAHMAWATI (2021) EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,56) pp.,bibl. (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat menjadi landasan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan (non litigasi) di Aceh. Akan tetapi, penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Majeli…


    SERVICES DESK