Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
SUCI MIRANDA, PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA BANDA ACEH PERIODE 2016-2019. Banda Aceh Fakultas Ilmu Soial dan Politik,

Banda aceh merupakan salah satu kota di provinsi aceh yang tingkat pelecehan seksual terhadap anaknya masih tergolong tinggi. sesuai dengan peraturan presiden republik indonesia nomor 65 tahun 2005, pasal 4 yang menyatakan bahwa dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dp3ap2kb) selaku lembaga daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penanganan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dp3ap2kb di kota banda aceh khususnya terhadap anak di lingkungan keluarga, dan hambatan serta solusi dp3ap2kb dalam penanganan pelecehan seksual. metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian ini menggunakan teori kewenangan, keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual terhadap anak. hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dp3ap2kb masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat dari rekapitulasi data yang dikeluarkan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa) aceh yang menunjukkan bahwa kota banda aceh menempati posisi pertama sebagai daerah dengan jumlah kasus pelecehan seksual terbanyak dari tahun 2016-2019. adapun hal ini bisa terjadi dikarenakan proses pelayanan terhadap korban pelecehan seksual memakan waktu yang cukup lama dan tidak berjalan dengan efektif, kemudian kurangnya tenaga ahli (konselor) yang membuat proses pendampingan korban berjalan tidak optimal, serta pihak kantor yang belum mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh dalam hal mengedukasi terkait penanganan pelecehan seksual. adapun hambatan dp3ap2kb dalam proses penanganan pelecehan seksual yaitu, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kota banda aceh terkait penanganan kasus pelecehan seksual, serta lintas sektor yang berjalan kurang maksimal. adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dp3ap2kb memberikan sosialisasi, talkshow di media, dan bekerjasama dengan berbagai pihak. kedua, dari segi lintas sektor diadakan pertemuan-pertemuan kordinasi dengan semua pihak lintas sektorat terkait. diharapkan kepada dp3ap2kb untuk terus memaksimalkan kinerjanya serta diharapkan peran masyarakat dan keluarga mampu ikut bekerjasama dalam hal melaksanakan penanganan pelecehan seksual. karena pada dasarnya tanggung jawab ini bukan hanya dilaksanakan oleh dinas terkait namun juga masyarakat itu sendiri. kata kunci: penanganan pelecehan seksual, keluarga, p2tp2a



Abstract

Banda Aceh is one of the cities in Aceh Province where the level of sexual abuse against their children is still relatively high. In accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 65 of 2005, Article 4 which states that the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) as a regional institution has the responsibility to prevent and overcome and eliminate all forms of violence against women and children. This study aims to identify and explain the handling of sexual harassment by DP3AP2KB in Banda Aceh City, especially against children in the family environment, and the barriers and solutions of DP3AP2KB in handling sexual harassment. The method in this research is qualitative with a descriptive approach. This study uses the theory of authority, family, domestic violence, and sexual abuse of children. The results show that the handling of sexual harassment by DP3AP2KB is still not running optimally, this can be seen from the data recapitulation released by the Aceh Women's Empowerment and Child Protection Service (PPPA), which shows that the city of Banda Aceh occupies the first position as an area with the number of most sexual harassment from 2016-2019. This can happen because the service process for victims of sexual harassment takes quite a long time and does not run effectively, then the lack of experts (counselors) which makes the victim assistance process run not optimally, and the office has not been able to reach the community as a whole in providing assistance to victims of sexual harassment. education regarding the handling of sexual harassment. The obstacles to DP3AP2KB in the process of handling sexual harassment are the low level of public awareness of the city of Banda Aceh regarding the handling of cases of sexual harassment, as well as cross-sectoral operations that are not optimal. The solution to overcome these obstacles is that DP3AP2KB provides socialization, talk shows in the media, and cooperates with various parties. Second, in terms of cross-sectoral coordination meetings were held with all relevant cross-sectoral parties. It is hoped that DP3AP2KB will continue to maximize its performance and it is hoped that the role of the community and family will be able to work together in terms of handling sexual harassment. Because basically this responsibility is not only carried out by the relevant agencies but also the community itself. Keywords: Handling of Sexual Harassment, Family, P2TP2A



    SERVICES DESK