Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SIS…

MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kerugian yang ditimbulkan juga beragam, mulai dari awal belanja dengan memilih beragam barang yang hanya melalui gambar, serta spesifikasi barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan barang yang sudah sampai pada pembeli. UU Perlindungan Konsumen saat ini hanya mengatur perlindungan konsumen dengan sistem belanja konvensional. UU Perlindungan Konsumen belum mengatur masalah pergantian bara…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KORBAN AKIBAT KERUSAKA…

Meyza Shafira

Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan bahwa Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraandan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).…

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT. B…

ARFAH SYUHADA

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan setiap bank dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah. Dalam kenyataannya, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro tidak dilaksanakan sesuai yang diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan…

SISTEM PENGAJUAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA…

MIFTAHUL ZANNAH

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menengakkan hukum dan keadilan. Mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, berdasarkan usulan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi oleh cabang kekuasaan lain akan berdampak pada independensi Mahkamah Konstitusi. Terlihat selama ini para calo…

DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (SUATU PENELITIAN DI W…

RIAN SUPRIADI

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi direvisi kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengubah ketentuan Pasal 7 Ayat (1) terkait umur minimal perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun disamakan dengan laki-laki dengan tujuan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur. Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur di…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM DI PERUSAHAAN DAERAH A…

M. RAZI ALKAUSAR

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa Konsumen memiliki kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Namun dalam penelitian ini PDAM Tirta Daroy Banda Aceh selaku Pelaku Usaha yang merupakan suatu perusahaan penyedia air bersih untuk masyarakat Kota Banda Aceh, dalam menjalankan kewajibannya PDAM Tirta Daroy sering diperhadapkan berbagai masalah. Dimana para konsumen merasa kecewa atas layanan yang diberikan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN JILBAB MEREK PALSU BERDASARKAN UNDANG-U…

Cut Chyfa Ramadhilla

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c. Namun, dalam kenyataannya penjual yang menjual jilbab Deenay palsu di Banda Aceh tidak memberikan informasi terhadap produk yang dijual, dimana produk yang tidak diberikan informasi yang benar dapat dikatakan sebagai cacat produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan konsumen te…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU KOMIK TERHADAP PERBUATAN SCANLATION TANPA IZIN DI…

CUT MEUTIA SABRINA

Buku komik telah dilindungi pada pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, namun seiring dengan perkembangan teknologi, buku komik dapat dibaca secara virtual yang tersedia di internet serta mengakibatkan terjadinya Pelanggaran hak cipta seperti scanlation yang merupakan dua pelanggaran dilakukan sekaligus yaitu, pemindaian dan penerjemahan tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta buku komik dan kemudian disebarluaskan melalui situs website di internet. Tujuan p…

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS…

Ronal Agusmi

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS PERUSAHAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ronal Agusmi * Husni** M. Gaussyah*** ABSTRAK Legalitas badan usaha merupakan hal yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan usaha. Legalitas tersebut tercermin dengan di daftarkannya badan usaha. Payung hukum yang mengakomodir pendaftaran perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP). Pasal 2 UUWDP terseb…




    SERVICES DESK