Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



RESPON PERTUMBUHAN BIBIT KOPI ARABIKA (COFFEA ARABICA) TERHADAP PEMBERIAN DOS…

Abiyyu Hadi Rizqullah

ABSTRAK Kopi Arabika merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Kopi Arabika yang berada di Aceh Tengah sudah banyak diekspor keluar negeri karena pada beberapa kebun kopi sudah memiliki syarat untuk diekspor. Salah satu syarat ekspor kopi arabika adalah kebun yang dipilih harus dibudidaya secara organik dan sudah memiliki sertifikat organik. Limbah kulit kopi merupakan salah satu bahan organik yang dapat digunakan sebagai pupuk or…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT…

Ririn Mei Sulantri

Pembuatan akta jual beli oleh PPAT harus berdasarkan prinsip kehati-hatian agar akta yang dibuat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Mengenai prinsip kehati-hatian tersebut terdapat di dalam Pasal 22 PP No s37 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa akta PPAT harus dibacakan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Namun dalam praktiknya sebagian PPAT tidak menerapkan pri…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TAN…

RAHMAT FARHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK _ ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rahmat Farhan1, Suhaimi2, Teuku Muttaqin Mansur3 ABSTRAK Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia telah memberikan landasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat. Dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum …

PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN…

Rosa Lianda Islami

PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH Rosa Lianda Islami* Dahlan ** Suhaimi *** ABSTRAK Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. Praktiknya pemberian kuasa berdasarkan akta kuasa menjual yang dibuat notaris tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, akibatnya akta kuasa menjual yang digunakan …

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG CACAT …

IMAM SURYA SAPUTRA

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG CACAT HUKUM Imam Surya Saputra? Ilyas Ismail?? Darmawan??? ABSTRAK Salah satu kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membuat akta jual beli yang juga harus diiringi syarat formil dan materiil. Salah satu akta jual eli yang dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan Kelas IA Kota Banda Aceh adalah Putusan No.32/Pdt.G/2011/PN.BNA yang mana Penggugat dan isteri adalah suami Alm. isteri yang sah dan objek perkar…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DARI AKTA JUAL BELI TANAH PEJABAT PEMBU…

Muhammad Rizky

Kewenangan PPAT dalam membuat akta jual beli tanah harus memperhatikan ketentuan Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 bahwa : akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Dalam prakteknya, putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.80/Pdt.G/2015/PN.Unr, akta jual beli tanah PPAT tidak ditandatangani oleh pemilik tanah dan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjun…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG TIDAK …

Rifka Fitria

Berdasarkan Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa akta yang dibuat oleh PPAT berkewajiban untuk dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada PPAT yang tidak membacakan akta. Ketika suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi prosedurnya maka akta tersebut menjadi cacat hukum.Berdarkan Pasal 10 PP No. 37 Tahun 1998 hal ini merupakan suatu pelanggaran dan menyebabkan kerugian bagi para penghadap. Penelitian…

PEMECAHAN BIDANG TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH U…

ARDANTO NUGROHO

PEMECAHAN BIDANG TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH UNTUK MENGHINDARI PEMBAYARAN PAJAK Ardanto Nugroho* Yanis Rinaldi** Yusri*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disingkat PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik harus bersikap teliti, cermat dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kewenangannya. PPAT juga dituntut untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dan ja…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR : 18/PDT.G/2017/PN.SIT …

Putri Arifah

Tujuan penelitian yakni akan mengevaluasi alasan pertimbangan majelis hakim saat memutus Perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan untuk menentukan apakah para pihak merasa keputusan ini adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit yang melanggar aturan 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dibuat oleh majelis hakim merupa…

TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MENYEBABKAN SENGKET…

ASSHIFA UMMAMI K

ABSTRAK Asshifa Ummami Kamaruzzaman, 2019 Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Menyebabkan Sengketa Tanah (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57) pp., bibl., app. Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggu…




    SERVICES DESK