Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI ACEH DALAM ADJUDIKASI SE…

Suriadi

Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan kewenangan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangan sidang ad…

PENGARUH PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA PENERIMA BEASIS…

MUHAMMAD AZWAR

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan dan pembinaan terhadap prestasi mahasiswa penerima beasiswa Baitul Mal Aceh dengan maqashid syariah sebagai variabel mediasi. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel yang digunakan sebanyak 90 mahasiswa penerima beasiswa Baitul Mal Aceh yang ada di Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pengujian hipotesis menggunakan teknik Path Analysis dengan bantuan aplikasi …

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWAS DALAM PEMBINAAN KOMPETENSI SUPERVISI AKADEMIK KEP…

Rosmala Dewi

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWAS DALAM PEMBINAAN KOMPETENSI SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENILAIAN KINERJA GURU TK DI KOTA BANDA ACEH Oleh: Rosmala Dewi NPM: 2009200050011 Komisi Pembimbing: 1. Dr. Niswanto, M. Pd. 2. Dr. Khairuddin, M. Pd. ABSTRAK Pengawas sekolah memiliki tugas pokok memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Kehadiran pengawas sekolah untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam meningkatkan efektivitas pendidikan di sekolah. …

ASIMILASI NARAPIDANA NARKOTIKA SAAT PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN DI LEM…

MUHAMMAD ANIEL RAMADHAN. S

ABSTRAK Muhammad Aniel Ramadhan. S (2022) Asimilasi Narapidana Narkotika Saat Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H, M.Hum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulanga…

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …

AKIBAT HUKUM KEVAKUMAN JABATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS (MPWN) ACEH T…

Della Rafiqa Utari

ABSTRAK Menurut Pasal 67 UUJN, perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris perlu adanya pengawasan oleh Pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas. Menurut Pasal 69 UUJN, Majelis Pengawas Notaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Khususnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 yang berakhir masa jabatannya 28 September 2021, Menteri Hukum dan HAM tidak melakukan pengangkata…

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGU…

Farah Salsabila

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, menjelaskan mengenai konsekuensi terhadap LKPJ yang tidak sesuai dengan RPJMA dan mengetahui tantangan yang dihadapi DPRA dalam melaksankan fungsi pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan, fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh adalah untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan raky…

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TE…

Yurliana

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA (Penelitian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020) Yurliana* Zahratul Idami** M. Adli*** ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tiga fungsi berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilaku…

MANAJEMEN PENGAWAS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPAT…

Juliana

MANAJEMEN PENGAWAS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PIDIE Oleh : Juliana NPM : 1909200050032 Komisi Pembimbing: 1. Prof. Dr. Yusrizal, M. Pd. 2. Dr. Niswanto, M. Pd. ABSTRAK Di masa pandemi Covid-19, kehadiran seorang pengawas sekolah sangat penting, terutama dalam memberikan bimbingan dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, penilaian, tindak lanjut,…


    SERVICES DESK