Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA. BANDA ACEH DALAM BERBUSANA ISLAMI

T.Ridwansyah

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pada Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh berbusana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi fenomena sosial yang keliru dengan identitas asli dan visi Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Implementasi dan Hambatan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan …

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PERILAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH

NURUL USWATUN HASANA

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan teknologi ini telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, baik pengaruh positif maupun dampak negatif. Dampak positif memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan aktivitasnya, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dapat berupa merosotnya moral masyarakat. Praktek bisnis prostitusi online yang semakin marak…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PROV…

YUSRIL YUDI SAFAAT

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Aceh memperlihatkan masih ada penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Untuk melakukan penurunan angka kemiskinan provinsi Aceh, pemerintah Aceh menjalankan beberapa kebijakan yang dimaksudkan untuk percepatan penanggulangan isu kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Aceh untuk menurunkan kemiskinan melalui pengembangan wilayah transmigrasi desa Sigulai kabupaten Simeulue. Melalui kebijakan tersebut p…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR AL MAHIRAH LAMDINGIN…

Nurlia

Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan relokasi pasar Peunayong yang mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Swalayan yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Walikota terbaru Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Pusat Perbelanjaan. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh karena kawasan Peunayong yang berada di pus…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM RELOKASI PUSAT PASAR …

DM MAULIDIA RAHMI

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 Tentang memperhitungkan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan tata kelola Kota Banda Aceh sebagai upaya pembenahan Pasar Tradisional Peunayong yaitu dengan melakukan relokasi Pasar Tradisional Peunayong ke kawasan Lamdingin. Pasar Peunayong dinilai sudah sangat semrawut sempit, macet, dan kotor tentunya dengan tujuan untuk dibenah serta ditata ulang sebagai…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN MAL …

Cici Ayu Deanti

Berdasarkan Permenpan Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dapat menjadikan sebuah solusi dari pelayanan publik yang masih belum terintegrasi antara pelayanan pusat dengan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat. Setiap daerah Kota ataupun Kabupaten di Indonesia harus ikut berkontribusi dengan melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Pu…

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BADAN USAHA MILIK GAMPONG ( STUDI TERHADAP KEBIJ…

NOVITA PURBA

Peran Geuchik sebagai kepala tertingi dalam pemerintahan Gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Tibang hal ini berdasarkan data statistik Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa penduduk Gampong Tibang 60% hidup dibawah angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Geuchik dalam tata kelola BUMG di Gampong Tibang kecamatan Syiah Kuala dan peran BUMG terhadap peningkatan dan pembangunan pereko…

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH

MUHAMMAD ZAM ZAMI

Aminullah Usman-Zainal Arifin yang menang dalam PILKADA 2017 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mengutarakan janji politik berupa peningkatan layanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Realitanya, tiga tahun kepemimpinan Aminullah Usaman-Zainal Arifin, masalah buruknya pelayanan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda…

PROSEDUR PENGADAAN ASET TETAP PADA PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA C…

MUHAMMAD KHAIVAL

RINGKASAN Perum Jamkrindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit untuk membantu masyarakat terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Aset tetap merupakan sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan di masa depan. Menurut PSAK 16 (Revisi 2011) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk di re…

PERANCANGAN TERMINAL TIPE B KOTA BANDA ACEH

ALFIA RAHMAD SAPUTRA

ABSTRAK PERANCANGAN TERMINAL TIPE B KOTA BANDA ACEH Oleh Alfia Rahmad Saputra 1504104010064 Terminal merupakan salah satu komponen dari system transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoprasian system arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melan…




    SERVICES DESK