Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DISPARITAS SANKSI PIDANA PENCURIAN GAWAI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM P…

Mayasari

ABSTRAK MAYASARI (2022) DISPARITAS SANKSI PIDANA PENCURIAN GAWAI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 51)pp., tbl., bibl., app. Nursiti S.H., M.Hum Pasal 24 UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan b…

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TIN…

Elena

ABSTRAK PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil) Elena, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi,62),pp.,tabl.,bibl. Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dinilai sangat membantu untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dibandingkan dengan jalur pengadilan. Penyelesaian perkara melalui p…

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN KEMATIANRN (SUATU P…

Rizqy Novita

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. ". Meskipun tindak pidana kekerasan ini dihukum cukup berat, namun pada kenyataannya kekerasan masih saja dilakukan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan kriteria meng…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT…

Ririn Mei Sulantri

Pembuatan akta jual beli oleh PPAT harus berdasarkan prinsip kehati-hatian agar akta yang dibuat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Mengenai prinsip kehati-hatian tersebut terdapat di dalam Pasal 22 PP No s37 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa akta PPAT harus dibacakan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Namun dalam praktiknya sebagian PPAT tidak menerapkan pri…

TINDAK PIDANA MEMANIPULASI DATA ORANG LAIN DALAM AKSES WEBSITE PRAKERJA RN(SU…

RAIHANUN PERTIWI

Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” dan ketentuan tindak pidana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setia…

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF…

Riski Ramadhan

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF (Penelitian Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Riski Ramadhan* Mohd. Din** Muhammad Saleh*** ABSTRAK Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum selalu berpegang pada azas legalitas yang setiap perkara yang telah dimulai penyidikannya dan memenuhi alat bukti berkewajiban untuk melimpahkan perkara tersebut ke penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 KUHAP ayat (2) pen…

TINDAK PIDANA KEALPAAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT JALAN RUSAK YANG M…

DIKA AKBAR ADETYA

Tindakan kealpaan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain merupakan suatu kejahatan dan dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 mengatur dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00. Apabila kecelakaan tersebut terjadi karena menghindari jalan rusak, maka pi…

PEMBIMBINGAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (SUATU PENELITIA…

Amtharatil Badriyya

ABSTRAK AMTHARATIL BADRIYYA, (2022) PEMBIMBINGAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp., tabl., bibl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan, bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk mrlaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.N…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 28/PID.SUS/201…

ANGGADIGNA RAVI DHIYA ULHAQ

ABSTRAK STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 28/PID.SUS/2019/PN LMJ. TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54,) pp., bibl, Nurhafifah, S.H., M.Hum. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. dalam dakwaan penutut umum terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi, dituntut dengan Pasal 4 jo. Pasal 11 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun dakwaan jaksa …

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (SUATU PENELITIAN DI WILA…

M.Azhar Syahputra

ABSTRAK M. AZHAR SYAHPUTRA, (2022) TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp.,bibl.,tabl (Dr. Rizanizarli, S.H, M,H.) Berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan dijelaskan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (…


    SERVICES DESK