Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEBERADAAN PANGLIMA LAOT MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NELAYAN DI RUMPON TANPA…

Zery Irfan

KEBERADAAN PANGLIMA LAOT MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NELAYAN DI RUMPON TANPA IZIN (Studi Kasus Wilayah Kota Banda Aceh) Zery Irfan* Eddy Purnama** Mohd. Din*** ABSTRAK Sumber kekayaan laut Provinsi Aceh memiliki potensi besar yang perlu dimanfaatkan kekayaan laut tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh. Lembaga Panglima Laot berperan menjaga, menertibkan dan menjalakan hukum adat laot di Provinsi Aceh. Ke…

PENYELESAIAN PERKARA JARIMAH KHALWAT MENURUT HUKUM ADAT DI ACEH UTARA

Muhammad Rudi Syahputra

Perkara jarimah khalwat merupakan perkara yang paling banyak terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Penyelesaian perkara jarimah khalwat sejak tahun 2016 sampai dengan triwulan I tahun 2022 dilakukan melalui peradilan adat gampong dengan melibatkan pihak Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Utara. Padahal jika pelaku jarimah khalwat berbeda gampong, maka tidak lagi menjadi kewenangan peradilan adat untuk menyelesaikannya, melainkan kewenangan Mahkamah Syar’iyyah. Hukuman adat yang diberikan pun sangat berv…

KEPASTIAN HUKUM OBJEK GUGATAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIEKSEKUSI GUNA MELAKSANA…

Yunni Efrina Caniago

Suatu gugatan yang oleh pengadilan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya dianggap selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan telah menjadi suatu undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pihak secara patuh, jika nantinya terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut mengandung unsur ne bis in idem, karena pada prinsipnya terhadap perkara yang memiliki kesamaan subyek dan objek dengan perkara yang terdah…

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF…

Riski Ramadhan

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF (Penelitian Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Riski Ramadhan* Mohd. Din** Muhammad Saleh*** ABSTRAK Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum selalu berpegang pada azas legalitas yang setiap perkara yang telah dimulai penyidikannya dan memenuhi alat bukti berkewajiban untuk melimpahkan perkara tersebut ke penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 KUHAP ayat (2) pen…

ANALISIS KONSTRUKSI DAN UTILITAS PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA TERHADAP PEL…

Yusni Febriansyah Efendi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menentukan 2 (dua) jenis pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif. Akan tetapi jamak didapati penambahan klausul pidana kurungan pengganti denda dalam beberapa putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup padahal jenis pidana tersebut tidak dikenal di dalam UU PPLH. Selain itu, pidana kurungan pen…

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN RN(SUATU PENELITI…

TEUKU FARRAZ NARSYAD

ABSTRAK TEUKU FARRAZ NARSYAD, (2021) PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 53) pp.,bibl.,tabl. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Di dalam pada Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (Qanun Jinayat) dijelaskan bahwa restitusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga ber…

TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA RN(SUATU PENELITIAN DI W…

FINOZA

Pasal 332 ayat (1) KUH Pidana memuat rumusan tindak pidana ini: “Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”. Namun, walaupun sudah ada pengaturan yang mengatur tentang hal itu masih saja ditemukan kasus serupa yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang T…

TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM …

WIDYA ZAINATUN

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Widya Zainatun, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 69,) pp, bibl, tabl, Dr. Mohd. Din, S.H.,M.H. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan harta benda. Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan me…

IMPLIKASI HUKUM PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUPB…

Mirza Suheri

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (criminal justice process) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam RUPBASAN. Namun pada kenyataannya, tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki RUPBA…

“PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI (STUD…

Iskandar

Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna tertanggal 14 Juli 2017 telah mengabulkan permohonan atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Rumah lantai dua yang terletak di jalan Prada Utama Desa Prada kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh Milik Mawardy Nurdin yang sebelumnya telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna dan telah berkekuatan hukum tetap. Terbitnya penetapan tersebut memberikan perlindungan huku…


    SERVICES DESK