Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

HAK EKSEKUTORIAL TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI N…

Miswardi

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konsitusi dalam perkara pengujian mengenai pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa frasa yang menyatakan “kekuatan eksekutorial” sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksan…

PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO

Ridayani

-ABSTRAK RIDAYANI PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO (2022) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl.,app. Dr.Darmawan,S.H.,M.Hum. Pelaksanaan Hibah Berdasarkan Hukum Adat Gayo adalah sebuah pemberian dari seseorang kepada seseorang yang lain, baik dilakukan kepada pihak keluarga m…

KEBERADAAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM IS…

IRFAN

KEBERADAAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie dan Lhokseumawe) Irfan* M. Adli** Ilyas*** ABSTRAK Dalam Islam status anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Anak angkat tidak dapat menisbahkannama orang tua angkatnya di dalam namanya sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 4-5. Dengan demikian perkara waris-mewaris antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat dilaksanakan. Sol…

TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIK…

Cut Miftahul Jannah

TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Cut Miftahul Jannah* M. Adli Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Ada beberapa kasus yang terjadi perihal pernikahan melalui media elektronik ini diantaranya yaitu tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta antara Ario Sutarto dan Nurdiani Harahap, kemudian 4 Desember 2006 antara Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarumawati di Amerika Serikat. Namun persoa…

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TE…

Yurliana

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA (Penelitian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020) Yurliana* Zahratul Idami** M. Adli*** ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tiga fungsi berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilaku…

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGE…

SAYED MUHAMMAD FAKHRAN

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGEU GAMPONG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Sayed Muhammad Fakran , Teuku Muttaqin Mansur , M. Adli ABSTRAK Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat yang menyatakan bahwa, 1). Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah untuk mufakat.…

PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU RN(STUDI KASUS PE…

TAQDIRULLAH

PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar) Taqdirullah * Syarifuddin Hasyim** M. Adli Abdullah*** ABSTRAK Pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 456 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa kasus yang terjadi mengenai pelanggaran pemilu pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian…

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWA…

ILHAM ZAHRI

Perkembangan bisnis di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan akan pembiayaan guna mendukung perkembangan usahanya. Dalam hal ini bank memiliki kaitan yang sangat erat sehubungan pembiayaan dalam menunjang perkembangan dunia usaha menuju pada peningkatan ekonomi. Dalam prakteknya, kreditur dan debitur dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan hak tanggungan banyak mengalami kendala dan permasalahan yang berujung pada pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan mulai …

SUATU TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP JUAL BELI TANAH WARGA NEGARA…

CUT REVIDA ZULFA ALIFIA

ABSTRAK Cut Revida Zulfa Alifia, 2021 DR. M. ADLI ABDULLAH, S.H., MCL. Pasal 33 ayat 1 dan 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam rangka mengatasi perkembangan dunia investasi di Indonesia, termasuk mengatur mengenai larangan nominee. Namun kenyataannya, di Pulau Sabang terdapat beberapa Warga Negara Asing yang membuka usaha di Gampong Iboih dengan menggunakan nama WNI yang didasarkan pada perjanjian nominee. Padahal, berdasarkan hukum yang …


    SERVICES DESK