Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PENDATAAN DAN PENGALOKASIAN …

AL IKHSANUL IQBAL

ABSTRAK Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Akan tetapi, pembagian BLT-DD sering menimbulkan berbagai macam kasus seperti tidak tepat sasaran, bantuan ganda dan penerima manfaat dari keluarga mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengalo…

PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RNACEH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN…

AHMAD FURQAN KHAIRUDDIN

BSTRAK Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam pasal 18 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan, yang meliputi prasarana penangkapan ikan, prasarana pembudidayaan ikan serta prasarana pengolahan dan pemasaran. Pemerintah Provinsi Aceh melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu telah menyediakan cold storage …

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABU…

RAHMADI

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. DISDUKCAPIL Gayo Lues salah satu penyeleggara pelayanan publik kepada masyarakat, namun masih dijumpai berbagai masalah seperti…

KINERJA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SABER PUNGLI DALAM MENANGGULANGI PRA…

ARSALNA

Pada Tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres tersebut didukung dengan surat ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar merupakan langkah tegas dan nyata dari pemerintah dalam memulihkan kepercayaan publik, member…

PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA K…

CUT NAISA ZAHARA

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang diatur di dalam Pasal 2. Gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan yang sulit ditemukan solusinya, salah satu penyebab sulitnya untuk menemukan solusi dari berbagai alasan seperti kurangnya s…

DETEKSI RESIDU ANTIBIOTIK PADA DAGING BURUNG PUYUH (COTURNIX COTURNIX JAPONIC…

SITI MARHAMAH SARAGIH

Penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan atau untuk pengobatan dan pencegahan penyakit yang tidak sesuai, dosis yang berlebihan, dan tidak memperhatikan masa henti obat (withdrawal time) dapat menimbulkan residu antibiotik pada otot dan produk hasil olahannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui persentase cemaran residu antibiotik pada daging burung puyuh yang dijual pedagang di pasar tradisional kabupaten Aceh Besar. Pengujian residu antibiotik dilakukan pada daging burung puyuh seb…

OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI GAMP…

PUTRI SARAH

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ayat (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar Desa. Kemudian dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan sala…

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI GRAM NEGATIF PADA SIPUT FAUNUS ATER DI KECAM…

Dinaturrahmi

ABSTRAK Siput air tawar jenis Faunus ater banyak terdapat di Kecamatan Leupung dan Lhoong yang dimanfaatkan masyarakat sebagai menu khas pada rumah makan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri Gram negatif pada siput Faunus ater di Kecamatan Leupung dan Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilakukan secara observasi dan analisis laboratorium menggunakan metode carter dengan mengkoleksi sebanyak 15 siput Faunus ater yang dijadikan sebagai 5 sampel dengan cara…

STRATEGI BAITUL MAL ACEH DALAM OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI PROVINSI ACEH

HUSNI MUBARAQ

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 1 Angka 31 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan dipungut langsung oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Aceh dengan tujuan meng…

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM MENINGKAT…

PUTRI TANIA SASKIA DESKY

Dinas Pendidikan sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dari delapan standar nasional pendidikan, dua diantaranya ditemukan bermasalah di Aceh Tenggara yaitu pada standar kompetensi lulusan dan standar sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara dalam me…




    SERVICES DESK