//

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MEMILIH CALON HAKIM AGUNG YANG DI USULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang HASFAR FUADI - Personal Name
SubjectCOURT RULES
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum
Tahun Terbit 2014

Abstrak/Catatan

ABSTRAK HASFAR FUADI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR27/PUU-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MEMILIH CALON HAKIM AGUNG YANG DI USULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIKINDONESIA (iv,72) pp., bibl. AZHARI, S.H., M.Si Undang-UndangDasar1945 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk “Mengajukan Calon Hakim Agung Kepada DPR” sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, namun kewenangan tersebut telah dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 3Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hal inilah yang melatarbelakangi Pemohon untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).Pokok permasalahan studi kasus ini adalah pertimbangan hukum MK dan analisis terhadap putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Memilih Calon Hakim Agung Yang Di Usulkan Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, serta analisis dasar pertimbangan hukum terhadap putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan Dewan Perwaiklan Rakyat Memilih Calon Hakim Agung Yang Di usulkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat perspektif (analisis data) dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian yuridis normatif yakni penelitian perpustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dengan menunjukkan bahwa untuk mengetahui suatu perundang-undangan serasi dan tidak bertentangan dengan hirarki, Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi terhadap UU No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 18 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian segala ketentuan yang menjadi kewenangan KY sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Disarankan, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keadilan prosuderal semata dalam memutuskan suatu perkara namun juga harus mempertimbangkan keberadaan KYdalam mengajukan calon hakim agung kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat hanya menyetujui dan memberikan persetujuan kepada calon hakim hakim yang di usulkan oleh KY.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII-2014 DAN PASCA DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUNA RIZKI, 2018)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014)

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM TINGKAT PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Azanil Fajri, 2018)

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 97/PID.PRAP/2017/PN-JKT TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA (IQBAL FAHRI, 2018)

SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 (Riki Yuniagara, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy