//

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (JUDICIAL REVIEW SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERBANDINGAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK AFRIKA SELATAN)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Iswadi - Personal Name
SubjectCONSTITUTIONAL LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2014

Abstrak/Catatan

ABSTRAK KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (Judicial Review Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Perbandingan Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Afrika Selatan) (v, 79) pp., bibl. KURNIAWAN S.H., L.LM Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara terdapat perbedaan dalam praktiknya di setiap negara berdasarkan kriterianya masing-masing. Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan di Afrika Selatan memiliki perbedaan dan persamaan kewenangan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya melalui sistem pengujian produk perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi serta faktor pembeda keduanya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Afrika Selatan dalam melakukan pengujian terhadap produk perundang-undangan guna melindungi hak konstitusional warga negara dari kekuasaan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya dan faktor yang menyebabkan perbedaan antara kedua negara tersebut.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian komperatifyaitu pendekatan perbandingan dengan mengadakan perbandingan hukum dan pendekatan penelitian perundang-undangan untuk mengkaji tentangkaidah hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkanMahkamah Konstitusi di kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hak konstitusional warga negara khususnya kewenangan untuk menguji produk perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menguji rancangan undang-undang, putusan pengadilan lain, serta pengaduan perorangan warga negara.Perbedaan sistem peradilan di kedua negara menjadi faktor utama yang membedakan kewenangan di Indonesia dan Afrika Selatan. Mahkamah Konstitusi Indonesia disarankan untuk memperluas kewenangannya dan tidak hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam melindungi dan memulihkan hak konstitusional warga negara yang dirugikan oleh berlakunya suatu produk hukum lain yang berada di bawah undang-undang. Mahkamah Konstitusi Indonesia harus diberikan kewenangan untuk menguji produk hukum yang berada di bawah undang-undang apabila produk hukum tersebut diduga dapat merugikan hak konstituionalitas warga negara.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK CHILI (fahril firmansyah, 2016)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, RNDAN LAMBANG NEGARA SERTA, LAGU KEBANGSAAN (SYAWAL HILMI, 2014)

PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SISTEM JUDICIAL REVIEW DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN HUNGARIA (Fahdli Zulfahmi N, 2017)

STUDI PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN NEGARA REPUBLIK PERANCIS (Ramadhan, 2016)

EFEKTIFITAS SISTEM PERTAHANAN NEGARA DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PERTAHANAN NEGARA (ALIEFFANDY UMRA, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy