//

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (SUATU STUDI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Arianto - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Arianto, 2019 Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (IV,52),pp.,bibl. Dr. Mohd. Din S.H.,M.H Hakim dalam menjatuhkan pidana sejatinya harus memberikan putusan yang seadil-adilnya karena tujuan hukum pidana itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hukuman juga tidak boleh diimplementasikan berbeda dalam tindak pidana yang sama atau sejenis tanpa dasar pertimbangan yang jelas. Dalam ilmu hukum hal ini biasa dikenal dengan disparitas (disparity of sentencing) asas yang tidak mengilhami disparitas ini ialah asas similia similibus. Seperti yang terjadi dalam putusan nomor 94/PID.B/2018/PN GST. dan nomor :135/PID.B/2018/PN GST. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, faktor-faktor penyebab disparitas putusan serta apakah tujuan putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan-putusan pengadilan dalam tindak pidana pengancaman serta bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini ialah akibat dari perbuatan terdakwa, perbuatan itu meresahkan masyarakat, korban trauma dan merasa takut, yang meringankan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Faktor penyebab terjadinya disparitas adalah kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, perundang-undangan pidana Indonesia, tiadanya pedoman pemidanaan, dan faktor hukuman. Arah dari pada tujuan putusan ini jika putusan pertama lebih condong kepada keadilan bagi terdakwa saja karena hakim tidak mempertimbangkan keadaan korban yang trauma, dalam putusan kedua lebih menjurus kepada kepastian hukum dan keadilan putusan hakim tidak jauh dari tuntutan penuntut umum, juga keadaan korban yang trauma dan merasa terancam jiwanya atas perbuatan. Disparitas dalam putusan hakim itu memang biasa karena keadilan itu tidak harus selalu sama, tetapi hendaknya hakim meminimalisasi atau menghindari keberagaman dalam putusannya karena teridentifikasi ketidakadilan dan ketidak pastian hukum.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA DAN PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (HIDAYATULLAH, 2016)

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN KASUS NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI ACEH) (FAKHRULLAH, 2014)

DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN (CUT ANGGIYA FITRI, 2018)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014)

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR: 66/PID.B/2014/PN.AMP TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (T.ERU FADHILLAH, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy