//

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang MUHAMMAD RIFKI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Muhammad Rifki, 2019 Nursiti, S.H, M.Hum. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 50,) pp.,app, tabl, bibl. Pasal 378 Bab XXV tentang Penipuan, buku ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Walaupun Tindak Pidana penipuan sudah jelas diatur sanksinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetap saja tindak pidana penipuan menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan modus dan bentuk terjadinya tindak pidana penipuan di Kabupaten Pidie, upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan oleh Kepolisian Resor Pidie dan faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penipuan oleh Kepolisian Resor Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dimana data yang digunakan adalah data yang berasal dari data lapangan sebagai data pokoknya dan data kepustakaan sebagai data tambahan. Untuk mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dengan mengumpulkan data lapangan, sedangkan untuk mendapatkan data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur hukum yang berkaitan dengan skripsi ini, dan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie adalah tingginya angka pengangguran, kepercayaan yang berlebihan terhadap teman dekat, dan lingkungan yang membentuk individu sebagai seorang penipu. Penanggulangan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Resor Pidie dilakukan dengan jalur penal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sedangkan jalur non-penal meliputi sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tidak kejahatan penipuan. Faktor penghambat di dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dijumpai dalam mencari alat bukti permulaan dan pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk penipuan yang sedang terjadi. Disarankan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menghadapi segala bentuk penipuaan yang ada. Pihak Kepolisian Resor Pidie disarankan untuk lebih kreatif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIPUAN LOWONGAN KERJA MELALUI FACEBOOK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR LHOKSEUMAWE) (Rezky Afriansyah, 2017)

TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MENGGANDAKAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (Medi Syahputra, 2018)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT PIDIE) (zikra, 2016)

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN) (APRIYANDA, 2018)

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TANAMAN GANJA (CANNABIS SATIVA) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ACEH BESAR) (Abdul Hafiz, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy