//

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MEDIASI SENGKETA KENOTARIATAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang AYU NINGSIH - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MEDIASI SENGKETA KENOTARIATAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN * Ayu Ningsih Faisal** Adwani*** ABSTRAK Kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyuluhan hukum notaris berupa nasehat hukum dan saran sebelum pembuatan akta untuk menjamin keotentikan suatu akta dan menghindari terjadinya sengketa. Moralitas, ketelitian dan kehatihatian merupakan faktor utama dalam penyuluhan hukum untuk menghindari penyalahgunaan wewenang notaris yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam praktek masih ditemukan notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum yang berakibat terjadinya sengketa dan gugatan terhadap notaris, bahkan ada notaris yang bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa kenotariatan dengan akta perdamaian. Tujuan penelitian adalah menjelaskan tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta, akibat tidak memberikan penyuluhan hukum, menjelaskan mekanisme mediasi sengketa kenotariatan oleh notaris dan menjelaskan kepastian hukum akta perdamaian di luar pengadilan yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam penelitian hukum normatif dikaji asas-asas dan norma-norma serta bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan dalam penelitian hukum empiris dikaji hukum sebagai gejala masyarakat. Data primer dalam penelitian tesis ini diperoleh dengan mewawancarai notaris dan mediator bersertifikat, dan informan yaitu akademisi dan pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Aceh untuk mendapatkan kejelasan terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris bertanggungjawab secara etis, hukum dan profesi memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk konsultasi hukum tentang ketentuan perundang-undangan terkait yang dibutuhkan para pihak pada saat pembuatan akta untuk menghindari terjadinya sengketa dan gugatan terhadap notaris. Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik, apabila dalam menjalankan kewenangan menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat kesalahan, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam membuat akta, namun notaris yang bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum karena mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Tidak ada larangan bagi notaris untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa kenotariatan, karena mediator bukanlah pejabat negara, lembaga tinggi negara dan tidak melaksanakan administrasi negara, profesi mediator juga tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan swasta dan profesi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan, yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabatan notaris. Kedudukan notaris sebagai mediator tidak membutuhkan waktu lama dan hanya bersifat sementara, ketika proses mediasi selesai maka selesailah tugasnya sebagai mediator sehingga tidak menganggu jabatan dan profesi notaris, Akta perdamaian yang dibuat notaris merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang efektif, efisien dan mengikat para pihak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Rekomendasi dan saran penelitian adalah notaris harus memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak secara profesional dan berkualitas sebagai salah satu upaya menghindari terjadinya sengketa dan gugatan kepada notaris. Meskipun tidak ada larangan bagi notaris untuk bertindak dan merangkap sebagai mediator, notaris harus memperhatikan etika, moral dan ketidakberpihakan dalam proses mediasi sengketa, karena notaris juga memiliki kepentingan dalam proses mediasi yang dilakukan untuk menghindari gugatan terhadap notaris, karena itu Perkumpulan Notaris Indonesia dapat menyusun mekanisme dan batasan mediasi sengketa kenotariatan yang dapat dimediasi oleh notaris. Akta perdamaian yang dibuat notaris memiliki kepastian hukum dan mengikat para pihak, namun akta tersebut hanya berlaku sebagai akta biasa yang sifatnya hanya mengikat para pihak dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, para pihak diharapkan dapat melaksanakan isi perdamaian dengan sebaik-baiknya dan dapat mendaftarkan kembali akta perdamaian ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial Kata kunci : Penyuluhan hukum, Mediasi, Akta perdamaian.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MENYEBABKAN SENGKETA TANAH (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (ASSHIFA UMMAMI K, 2019)

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DITINJAU DARI KONSEP EQUALITY BEFORE THE LAW (EDWAR, 2019)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) (Fahmi Rangkuti , 2016)

SUATU TINJAUAN ATAS AKTA NOTARIS YANG MEMILIKI CACAT YURIDIS DALAM PENDIRIAN CV (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP) (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Alvin Karanesa, 2017)

KEKUATAN HUKUM COVERNOTE YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS TERHADAP JAMINAN YANG GAGAL DI LAKUKAN PENGIKATAN (Rina Rizki, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy