//

RELASI STRUKTUR PEMERINTAHAN SIPIL DAN MANTAN KOMBATAN MILITER GAM DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PASCA MOU HELSINKI

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang EGI GUNAWAN - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Relasi Struktur Pemerintahan Sipil dan Mantan Kombatan Militer GAM Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Pasca MoU Helsinki”. GAM merupakan sebuah gerakan politik bersenjata yang lahir dan berkembang di Aceh. Sejak dideklarasikannya GAM pada tanggal 4 Desember 1976 di Pidie oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro, gerakan politik bersenjata ini terus bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan perlawanan bersenjata untuk menuntut kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atas ketidakadilan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik. Pejuang GAM yang saat ini mengemban amanat rakyat dapat dijadikan sebagai simbol dari harapan-harapan rakyat Aceh dalam menggapai kehidupan yang layak tanpa adanya kemiskinan dan pengangguran pasca konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji relasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah pasca MoU Helsinki antara pemerintahan sipil dan mantan kombatan militer GAM. Teori yang digunakan adalah Teori Strukturasi dan Teori Kebijakan, dimana melihat mantan kombatan Militer GAM pasca MoU Helsinki dilihat dari dualitas struktur dan memperoleh tujuan yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh melalui kebijakan pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara semi struktur dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposif. Berdasarkan hasil pengolahan data secara interaktif. Hasil penelitian ini bahwasannya pada relasi struktur pemerintahan sipil dan mantan kombatan militer GAM dalam pengambilan kebijakan pemerintah pasca MoU Helsinki hingga terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh ternyata dalam perjalanannya tidaklah semudah apa yang dibayangkan dan di cita-citakan, dana reintegrasi tidak dimasukkan dalam agenda kebijakan pemerintah Aceh serta terjadi ketidakharmonisan di antara para elit mantan kombatan militer GAM yang sedang duduk di Pemerintahan Aceh maupun yang sudah tidak menjabat lagi, hal ini merupakan salah satu penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah dan menghambat dalam memaksimalkan sektor-sektor unggulan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. Kata Kunci: Struktur, GAM, Kebijakan Pemerintah

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

DAMPAK KESEJAHTERAAN MANTAN KOMBATAN GAM TERHADAP LAHIRNYA POTENSI KONFLIK BARU DI WILAYAH LINGE (Muhammad Rusydi. DR, 2016)

PERAN PARTAI ACEH DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MANTAN INONG BALEE KABUPATEN PIDIE (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KEMBANG TANJONG) (Heri Saputra, 2018)

HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH PASCA MOU HELSINKI (STUDI KASUS IMPLEMENTASI ATURAN TURUNAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH PERIODE 2006-2013) (Sayed Rayyal Gharras, 2014)

MOTIVASI MANTAN KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2014 - 2019 (Muliawati, 2014)

REFORMASI MILITER DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA (STUDY KOMPARATIF ERA ABDURRAHMAN WAHID DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO) (Arief Himawan Putra, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy