//

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang RAHMAT QADRI NASRUN - Personal Name

Abstrak/Catatan

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 Rahmat Qadri Nasrun Husni Efendi ABSTRAK Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dengan surat Keputusan Menteri. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Daerah yang tetap melaksanakan peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan eksekutorial Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan peraturan daerah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan sumber data adalah bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Menteri Dalam Negeri masih dapat melaksanakan Keputusan untuk membatalkan Peraturan Daerah karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, namun idealnya yang lebih berhak membatalkan Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung. Kedudukan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi maka Peraturan Daerah tersebut tidak boleh lagi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, namun fakta dilapangan menunjukkan masih ada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Peraturan Daerahnya yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal yang menyangkut dengan pembatalan Peraturan Daerah serta menguatkan pengawasan secara preventif terhadap rancangan peraturan daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya peraturan daerah yang bermasalah dan diharapkan kepada Pemerintah Daerah harus lebih cermat lagi dalam membuat aturan, memperkuat pengkajian hukum dan penyiapan draft aturan sehingga tidak mudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Kata Kunci ; Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah , Putusan Mahkamah Konstitusi. POSITION OF LOCAL REGULATIONS CANCELED BY THE DECREE OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS POST CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER 137/PUU-XIII /2015 By Rahmat Qadri Nasrun Husni Efendi ABSTRACT In 2016 the Minister of Home Affairs canceled 3,143 Regional Regulations which were considered problematic by the Minister's Decree. In 2017 the Constitutional Court issued a Decision revoking the authority of the Minister of Home Affairs to overturn regional regulations. However, there are still Regional Governments that continue to implement regional regulations that were canceled by the Minister of Home Affairs before the decision of the Constitutional Court. This study aims to find out and analyze the executorial power of the Decree of the Minister of Home Affairs which overturned regional regulations before the Constitutional Court Decision, to find out and analyze the position of regional regulations which were canceled by the Minister of Home Affairs which was still implemented by the Regional Government after the Constitutional Court Decision. The research method used is normative legal research. With data sources are library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the data used in this study is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the Minister of Home Affairs can still implement the Decision to cancel Regional Regulations because the Constitutional Court Decision does not apply retroactively, but ideally the more entitled to cancel the Regional Regulation is the Supreme Court. The position of the Regional Regulation which is canceled by the Decree of the Minister of Home Affairs which is still carried out by the Regional Government after the issuance of the Constitutional Court Decision shall not be carried out by the Regional Government, but the facts in the field indicate that there are Regional Governments that implement the Regional Regulation which is canceled by the Minister of Home Affairs Country. It is recommended to the Central Government to be able to revise Act 23 of 2014 specifically the articles relating to the cancellation of Regional Regulations and strengthen preventive supervision of draft regional regulations so as to minimize the occurrence of problematic regional regulations and it is expected that Local Governments should be more careful in making regulations, strengthen legal reviews and prepare draft regulations so that they are not easily canceled by the Central Government. Keywords : Decree of Constitutional Court, Decree of Minister, Regional Regulations.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PEMBATALAN QANUN ACEH MELALUI EXECUTIVE REVIEW DAN JUDICIAL REVIEW (Asmaul Flusna, 2019)

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (SUHARDIN, 2019)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA DESA (DAPIT ARDIWAN, 2019)

SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 (Riki Yuniagara, 2017)

KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (RIDHA SYAHFUTRA, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy