//

TINDAK PIDANA PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang SANDY ARIF DHAN - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Sandy Arif Dhan, 2019 NURHAFIFAH, S.H., M.Hum. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa ”setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dan disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dengan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”, namun dalam prakteknya masih saja terdapat pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi diatas harga eceran tertinggi. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab para pelaku melakukan penjualan gas elpiji 3 kg diatas harga eceran tertinggi, untuk menjelaskan Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan gas elpiji bersubsidi diatas harga eceran tertinggi serta untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penjualan gas elpiji 3 kg diatas harga eceran tertinggi. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bahan bacaan terkait skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan untuk mendapatkan data terkait tindak pidana penjualan gas elpiji. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab para pelaku penjualan gas elpiji 3 kg bersubsidi adalah faktor ekonomi, karena adanya kesempatan serta tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak pertamina berupa memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua pihak, sanksi terberat yang dijatuhkan oleh pihak pertamina adalah pemutusan konrak kerja, Dalam hal penanggulangan, pihak kepolisian Melakukan tindakan yang bersifat preventif (pencegahan), memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat. Disarankan kepada pihak Kepolisian dalam usaha penanganan tindak pidana penjualan gas elpiji 3 kg bersubsidi memerlukan suatu tindakan yang bersifat preventif (pencegahan) dan tindakan kuratif yaitu tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ELPIJI TABUNG 3 KG (TEUKU M RIAN ADHARY, 2018)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI PADA PT PUPUK ISKANDAR MUDA ACEH – INDONESIA (SARAH FADHILAH, 2018)

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (LATHIFAH KAMAL, 2017)

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN BERDASARKAN STATISTIK KRIMINALTAHUN 2015-2017 (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUMPENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (THALIANA HANASMORO, 2019)

TINDAK PIDANA PENADAHAN DAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN OLEH HAKIM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (Mutia Rahmina, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy