//

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KAPAL MOTOR BANTUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA LHOKSEUMAWE)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Ziadurrahman - Personal Name

Abstrak/Catatan

Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pasal 372 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat kasus penggelapan kapal motor bantuan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kapal motor bantuan, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kapal motor bantuan, dan Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan kapal motor bantuan yaitu pelaku telah merubah nomor mesin kapal motor bantuan tersebut, sehingga sempat menyulitkan petugas Kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap kasus penggelapan kapal motor bantuan tersebut, faktor pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kapal motor bantuan adalah karena faktor ekonomi, karena adanya kesempatan, serta kurangnya pemahaman akan hukuman yang akan diterima, upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana adalah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan untuk mengecek kembali nomor mesin kapal motor bantuan guna mempunyai dokumen nomor seri kapal motor bantuan yang dapat membantu pemeriksaan guna melengkapi barang bukti. Disarankan kepada Instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Perikanan dan Dinas Pehubungan dalam melaksanakan hukuman kepada pelaku tindak pidana penggelapan secara tegas dan tidak tebang pilih pada proses penindakan dan dihukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH) (Delvina Anggraini, 2016)

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE) (MUHAMMAD RIFKI, 2019)

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TANAMAN GANJA (CANNABIS SATIVA) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ACEH BESAR) (Abdul Hafiz, 2015)

TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (Nur Akmalia, 2019)

TINDAK PIDANA PENYIMPANAN GAS LPG 3 KG TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA LHOKSEUMAWE) (Iqbal Sentosa, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy