//

PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (BPKA)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang M ALFI SYAHRIZAL - Personal Name

Abstrak/Catatan

RINGKASAN Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya. Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, melakukan wawancara dan observasi di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) adalah salah satu bentuk kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya tugas tersebut ditujukan kepada Pejabat Perbendaharaan Daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan APBD. Dalam rangka perwujudan tata kelola APBD yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola APBD yang profesional dan berintegritas. Bendahara Penerimaan sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara tingkat Satuan Kerja, memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Untuk penerimaan PAD sendiri mempunyai beberapa prosedur yang harus dilaksanakan yaitu : 1) Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja; 2) Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala; 3) Pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban; 4) Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen. Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sudah memadai dan sesuai dengan mekanisme tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh yang mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2015 (Mulyana Utami, 2017)

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI ACEH (Rahmatul Fitriya, 2017)

PROSEDUR PENERBITAN SPM-UP DENGAN APLIKASI SIPKD UNTUK PENCAIRAN DANA APBA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH (MUHAMMAD KAUTSAR, 2018)

PENGARUH PERUBAHAN SISA ANGGARAN DAERAH, PERUBAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERUBAHAN PENDAPATAN TRANSFER, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP PERUBAHAN BELANJA DAERAH (Fitrian Rizky, 2018)

AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH (IMAM DARMANSYAH, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy