//

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA DESA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang DAPIT ARDIWAN - Personal Name

Abstrak/Catatan

DAPIT ARDIWAN, 2018 ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA DESA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum.) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU- XII/2014 telah menbatalkan ketentuan pasal 33 huruf g yang menentukan bahwa calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat wajib dalam 1 tahun. Dengan dibatalkan ketentuan pasal 33 huruf g dimungkinkan calon kepala desa merupkan orang luar desa tersebut, yang mana orang tersebut di khawatirkan memiliki tujuan tertentu sehingga merusak jati diri dari desa tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk putusan hakim kurang memperhatikan asas-asas dan apa yang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk membatalkan pasal 33 huruf g . Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research). Yang mengunakan bahan hukum primer skunder maupun tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan kurang cermat sehingga kurang terperhatikan asas otonomi desa dan tidak memperhatikan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 18B ayat (2). Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa membuat syarat yang terdapat dalam pasal 33 hurus g yang hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan nya dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak mengaju diri sebagai pemimpin, sangat tidak tepat karena memang dalam konstitusi dijamin hak-hak tersebut, namun konstitusi merupakan norma yang sangat abstrak sehibgga undang-undanglah sebagai peraturan yang mengatur hal lebih detail. Dan hak politik juga memiliki batasan yang batasan tersebut diatur oleh undangundang. yang mana seharusnya hakim mempertimbangkan beberapa hal tersebut dalam memutus kan perkara dengan Nomor 128/PUU-XII/2015. Disarankan, hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 128/PUU-XII/2015 dapat mempertimbangkan dan memperhatikan asas otonomi desa dan memperhatikan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 18B ayat 2 agar keaslian dan keletarian desa besrta adat-istadat nya tetap bertahan dan tidak hilang, karena adat-istiadat tersebut merupakan jati diri bangsa.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (RIZKI RYAN OCTA, 2016)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 22/PUU-XIII/2015 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERKAIT PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Fadhil Mardiansyah, 2016)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGUJIAN PASAL 67 AYAT (2) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Maulana Fatahillah, 2017)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI ACEH (SADRUN PINIM, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy