//

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR DARUSSALAM - ACEH BESAR )

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Arisna - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK . PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Darussalam – Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v. 64.) pp., tabl., bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar diselesaikan melalui Hukum Adat berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Huruf (q) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan melibatkan kepolisian sebagai mediator. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor, proses dan hasil dari penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui lembaga adat yang melibatkan kepolisian sebagai mediator. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, faktor- faktor yang menghambat penyelesaian melalui lembaga adat yaitu pihak korban tidak sepakat dengan tawaran damai dari pelaku, pelaku tidak bersedia memenuhi syarat damai dari korban, perangkat adat gagal mendamaikan korban dengan pelaku. Proses penyelesaiannya yaitu pihak lembaga adat Gampong meminta bantuan kepada pihak kepolisian, memanggil kedua belah pihak, mufakat/musyawarah, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil penyelesaiannya yang melibatkan kepolisian yaitu bahwa kepolisian sebagai mediator membantu dan mendampingi lembaga adat serta memberi saran, pendapat dan bujukan kepada kedua belah pihak agar segera menyetujui untuk berdamai supaya kasus ini dapat diselesaikan secara adat Disarankan kepada para lembaga adat gampong agar meningkatkan sistem penyelesaian perkara pidana dalam ranah hukum adat. Kepada pihak kepolisian agar tetap mempertahankan dan selalu siap sedia dalam pelayanan masyarakat, melayani tanpa memandang status sosial, agama, suku dan ras. Kepada yang bersengketa agar menghilangkan ego masing-masing supaya penyelesaian kasusnya akan selalu mudah khususnya dalam penyelesaian kasus melalui hukum adat. Kepada warga gampong adat agar senantiasa mengutamakan penyelesaian secara hukum adat apabila terjadi dan terlibat dalam permasalahan hukum dalam ranah hukum adat.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERANAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA TAKENGON (SUATU PENELITIAN DI POLRES ACEH TENGAH) (Daily Salfani, 2017)

PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH) (Delvina Anggraini, 2016)

GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH) (DILLA AGUSTIMASNA, 2017)

REFORMULASI KETENTUAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (RAHMAT FADLI, 2018)

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DISELESAIKAN MELALUI PERADILAN ADAT (SUATU PENELITIAN DI ACEH BESAR) (Vania Adelina, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy