//

PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Rizanizarli - Personal Name
SubjectCOURT RULES - CRIMINAL LAW
CHILD ABUSE - CRIMINOLOGY - CRIMINAL LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2018

Abstrak/Catatan

ABSTRAK PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Rizanizarli Suwarto Adwani Dahlan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Kemudian di dalam Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya ketentuan sebagaimana disebut dalam undang-undang belum dilaksanakan. Peneilitian dan pengkajian ini bertujuan menemukan dan mengembangkan konsep pembinaan terpidana anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, pemenuhan hak-hak terpidana anak dalam sistem pemasyarakatan dan pengembangan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pembinaan terpidana anak yang berbasis keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka . Data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta informasi dari para ahli dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terpidana anak belum sesuai dengan prinsip dasar sistem peradilan pidana anak dan belum seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan memindahkan terpidana anak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Pembinaan yang menonjol hanyalah program pembinaan kepribadian dibidang keagamaan sedangkan pembinaan kemampuan intelektual, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kehidupan sosial dan program kemandirian seperti pengembangan bakat dan minat, pembinaan reintegrasi dengan masyarakat, pelatihan dan bimbingan kerja belum terlaksanakan. Pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh belum terpenuhi seperti; hak pemisahan ruang, hak bebas dari kekerasan, hak mendapatkan pengajaran, hak pelayanan kesehatan dan makanan, hak pelatihan kerja, hak menyampaikan keluhan; dan bahan bacaan. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga tidak memberikan informasi kepada terpidana anak tentang hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Tidak terpenuhinya hak-hak terpidana anak yang sedang menjalani pidana karena kurangnya fasilitas atau terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia menjadi faktor penghambat pelaksanaan latihan kerja, sehingga tujuan pembinanan pelatihan kerja agar anak memiliki ketrampilan setelah keluar tidak terpenuhi. Peran keluarga masih dirasakan sangat kurang untuk ikut serta dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana anak. Keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bukan saja sebagai pembina, namun juga sebagai tim pengawas jika ada tindakan sewenang-wenangan dari pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Pemasyarakatan, dan Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial yang tugas utama mempersiapkan terpidana anak dan masyarakat untuk dapat menerima kembali. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan terpidana anak yang berbasis keluarga yang diutamakan adalah konsep pemidanaan yang didasarkan pada kerangka kasih sayang keluarga. Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum memiliki rencana pengasuhan untuk anak serta tidak memiliki dokumen tertulis bagaimana seharusnya pembina menjalankan praktek pengasuhan. Pembinaan terpidana anak perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip sistem peradilan peradilan pidana anak dengan tidak mengutamakan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan mengubah bentuk fisik bangunan menjadi seperti asrama tanpa terali besi, dibatasi tembok tinggi, dan penjagaan keamanan yang tidak terlalu ketat. Perlu menyatukan dan menyamakan visi dan misi petugas tentang pembinaan terpidana anak sesuai dengan semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengubah pola pikir petugas dengan konsep pembinaan yang berspektif anak. Pemerintah daerah perlu diberi pemahaman bahwa pembinaan anak bukan hanya tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan instansi vertikal. Perlu memiliki rencana program pembinaan sesuai karakteristik anak dengan melibatkan intansi terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah melalui kerjasama dan kebijakan dalam pengembangan program pelatihan keterampilan, termasuk keahlian berkebun, peternakan, mekanik motor, membuat mebel, pengelasan, konstruksi, kelistrikan, pendidikan berbasis layak anak, menjahit dan pemanfaatan program tanggung jawab perusahaan dari berbagai perusahaan untuk mendukung pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Perlu dikembangkan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana anak yang berbasis keluarga sesuai dengan sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan aspek hukum, sosial budaya, ekonomi dan psikologi. Kata Kunci : Pembinaan, Terpidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak Abstract THE TREATMENT OF CONVICTED CHILD IN THE PERSPECTIVE OF JUVENILE JUSTICE SYSTEM Rizanizizarli1 Suwarto2 Adwani3 Dahlan4 Article 2 letter I of Indonesian law No. 11 of 2012 on Juvenile Justice System states that the deprivation of liberty and punishment is the last attempt for children in conflict with the law. Then in Article chapter 85, a child who was sentenced to imprisonment are placed in the Special Treatment Agency for Convicted child is eligible of coaching, guidance, supervision, mentoring, education and training, and the the Special Treatment Agency for Convicted child shall provide education, skills training, treatment, and the fulfillment of rights in accordance with the provisions of the legislation. But in reality the provisions as mentioned in the law have not been implemented. This research and study aims to discover and develop the concept of perspective development of convicted child in juvenile justice system, fulfilling the rights of children convicted in the penal system and the development of the concept of rehabilitation and social reintegration of convicted child development based on family. The research method used in this research is normative juridical and sociological juridical research supported by primary and secondary data. The type of data used in this research is primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research. Data obtained from primary legal materials, secondary, tertiary, as well as information from experts., analyzed with a qualitative approach. The result shows that the treatment of the convicted child is not in accordance with basic principles of criminal justic the Special Treatment Agency for Convicted child Class II of Banda Aceh. Prominent treatmen is only few programs that relates to the field of religious personality while fostering intellectual ability, nation and state, legal awareness, social life and self-reliance programmes, such as the development of talent and interest, fostering reintegration with society, while training and guidance the convicted child has not been done properly. The fulfillment of children's rights in the Special Treatment Agency for Convicted child Class II Banda Aceh has not been fulfilled effectively, such as; the right of separation of space, the right to freedom from violence, the right to receive instruction, the right of health and food services, the right of vocational training, the right to file a complaint; and reading materials. Moreover, The the Special Treatment Agency for Convicted child does not provide the information to the convicted child about the right to remission, assimilation, leaving for family visit, parole, free leave, and conditional leave. The non-fulfillment of the rights of convicted child in criminal proceeding, due to lack or the availability of facilities and infrastructures becomes inhibiting factors to the implementation of work training, so the purpose of giving vocational training for children to have skills that can be used after released from prison cannot be achieved. The role of the family is still less on participating in the process of rehabilitation and social reintegration of convicted child. The participation of families and communities in the process of social rehabilitation and reintegration is not only asgive children skills, but also as a supervisory team if there are acts of arbitrariness from the Special Treatment Agency for Convicted child, Correctional Center and The Providers of Social Welfare which are the main task of preparing convicted child to be accepted again in society. Rehabilitation and social reintegration in the guidance of convicted child that preferred family-based is the concept of punishment based on the framework of family affection. the Special Treatment Agency for Convicted child does not have a care plan for children and does not have a legal document on how the coaching should carry out parenting practices. The guidance of the convicted child needs to be carried out on the basis of the principle of the Juvenile Justice System by not prioritizing guidance within the Special Treatment Agency for Convicted child and changing the physical form of the building to just look like a dormitory without bars, surrounded by high walls, and less tight security. It is also necessary to unify and equalize the vision and mission of the officers about the guidance of the convicted children in accordance with the spirit of the Juvenile Justice System Law and to change the mindset of the officers with the concept of guiding that has a child’s perspective. Local governments need to understand that child’s guiding is not just the responsibility of the Special Treatment Agency for Convicted child and the Ministry of Justice and Human Rights on the grounds that the Special Treatment Agency for Convicted child is a vertical institution. It is necessary to have a counseling program plan which based on the characteristics of the child by involving related institutions such as the Ministry of Education, Ministry of Social Affairs, and also Regional Government through cooperation and policy in the development of skills training programs, including gardening skills, farming, motor mechanics, furniture making, welding, electricity, decent child-based education, sewing and utilization of Corporeret Social Responsibility programs from various companies to support coaching in the Special Treatment Agency for Convicted child, The Providers of Social Welfare and The Providers of Social Welfare. It is also necessary to develop the concept of rehabilitation and social reintegration of child convicts based on family in accordance with the Juvenile Justice System with due respect to legal, socio-cultural, economic and psychological aspects. Key Word: Treatment, Convicted Child, Juvenile Justice System Child

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLICATIONS OF SECURITY COUNCIL REFERRAL IN REGARDS TO THE OBLIGATION OF NON-STATE PARTIES TO COOPERATE WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (A REVIEW OF THE SITUATIONS IN DARFUR AND LIBYA) (Teuku Muktasim, 2017)

PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Rizanizarli, 2018)

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI EMPIRIS PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI ACEH) (SAYID ANDI MAULANA, 2018)

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI TAKENGON) (ZULFIKRI, 2019)

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENETAPAN DIVERSI HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA) (Naungan Harahap, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy