//

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang RIZKI WAHYUDI - Personal Name
SubjectCONSTITUTIONAL LAW
COURT DECISIONS - LAW OF NATIONS
Bahasa Indonesia
Fakultas Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2018

Abstrak/Catatan

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Rizki Wahyudi M. Gaussyah Darmawan ABSTRAK Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI/Mahkamah) memperoleh legitimasi kekuasaan berdasarkan amanat langsung UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Salah satu kekuasaan penting yang diemban oleh MK RI ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mengikuti perkembangan dan realita selama ini, masih terdapat putusan-putusan mahkamah yang dengan mudah disimpangi. Menggunakan kasus misalnya terhadap putusan mahkamah nomor 92/PUU-X/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mengetahui tentang kekuatan eksekutorial putusan judicial review MK RI dan mengkaji serta mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi putusan judicial review MK RI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif berdasarkan spesifikasi preskriptif analitis, yang mengandalkan pada data-data sekunder, yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan pendekatan perundangan, analitis, komparasi serta pendekatan kasus. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian dan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa masih adanya persoalan dan problematika yang belum tuntas yang terjadi dalam tataran pelaksanaan/eksekusi putusan judicial review MK RI. Tercermin sebagaimana pendekatan dari putusan nomor 92/PUU-X/2012, 34/PUU-XI/2013, dan 013-022/PUU-IV/2006. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan eksekutorial yang menghinggapi putusan mahkamah dapat dimulai dengan reformulasi norma secara tegas dan eksplisit, baik dalam amandemen konstitusi maupun revisi UU MK sendiri, guna menjamin konkritisasi sifat mengikat putusan mahkamah. Bahwa dengan ketentuan harus mengakomodir mahkamah dalam amar putusannya terkait pengujian undang-undang, memuat perintah kepada organ pembentuk undang-undang untuk merubah/merevisi undang-undang yang telah diuji tersebut dengan limitasi waktu tertentu. Alternatif upaya lainnya yang dapat diangkat agar rumusan amar putusan mahkamah kedepannya bisa langsung dilaksanakan dan ditindaklanjuti ialah dengan mengadopsi kewenangan judicial preview. Diharapkan kepada lembaga MK RI untuk menjalankan kewenangan dengan sebaik-baiknya dan menghindari memutus dengan amar putusan yang dapat menimbulkan permasalahan baru sehingga mengakibatkannya sulit dalam keimplementasiannya serta memperkuat kekuatan eksekutorial/tindak lanjut putusan mahkamah dengan pengaturannya secara jelas, rinci dan eksplisit dalam wacana amandemen konstitusi dan revisi UU MK. Kata Kunci: Optimalisasi, Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi OPTIMIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN RELATION TO ACTS’ JUDICIAL REVIEW TOWARDS THE REPUPLIC INDONESIA’S CONSTITUTION 1945 Rizki Wahyudi M. Gaussyah Darmawan ABSTRACT The Indonesian Constitutional Court is legally having power since it is incorporated in the Indonesian Constitution 1945, which is then ruled in the Act Number 24, 2003 regarding the Constitutional Court as has been amended by the Act Number 8, 2011 regarding the Change of the Act Number 24, 2003 regarding the Constitutional Court. One of the important powers which is owned by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia is to try and the first stage and to last stage hence it decision is final and binding in terms of reviewing the constitutional validity of an act towards the Constitution 1945. Current development and reality it seems there are decision of the Constitutional Court, which is easily ignored. The concrete case study is the decision Number: 92/PUU-X/2012. This research aims to explore and know regarding the executorial power of judicial review of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and explore and know the efforts that should be done in overcoming obstacles of the decision execution implementation of the judicial review the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. This is juridical normative legal research based on the specification of prescriptive analysis, which is based on secondary data that are primary, secondary and tertiary legal sources which is using statutory, analytical, comparative and cases approach. The data that have been collected hen analyzed qualitatively. The research shows that there are problems and questions that have not been solved in the implementation or decision of judicial review execution of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. It can be seen from the approach taken from the decision Numbers 92/PUU-X/2012, 34/PUU-XI/2013, and 013-022/PUU-IV/2006. In order to overcome this executorial problems which is found in the decision of the Constitutional Court can be started with the forming of concrete and explicit norms, either the Constitution amendment or the revision of the Constitutional Court itself, in regard with guarantying the concretization of its binding decision of the Constitutional Court. It should accommodate the court in its decision regarding the judicial review of the acts; it should contain order for the lawmakers to amend or revise the acts that has been reviewed by certain time limitation. The other effort that can be done in order to guarantee the decision of the Constitutional Court can be obeyed that the decision should be directly implemented and it is followed by the power of the judicial preview. It is recommended that the constitutional Court of the Republic of Indonesia to carry out authority as well as possible and avoid to decide thing that can cause new problems so that difficult in its implementation and to strengthen its executorial or followed by the Constitutional Court by its clear, detail, and explicit regulation in the amendment of the constitution and the Act of the Constitutional Court itself. Key Words: Optimization, Judicial Review, and Constitutional Court Decision

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITSI NOMOR 56/PUU XIII/2015 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI YANG DIBERIKAN OLEH PRESIDEN (Muhammad Ramadhan Nasution, 2016)

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (RIZKI WAHYUDI, 2018)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI (Muhammad Ramadhan, 2014)

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (JUDICIAL REVIEW SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERBANDINGAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK AFRIKA SELATAN) (Iswadi, 2014)

PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK CHILI (fahril firmansyah, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy