//

ANALISIS KETENTUAN PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Said Firdaus Abbas - Personal Name
SubjectISLAMIC LAW
COMPARATIVE LAW
PORNOGRAPHY - CRIMINOLOGY - LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2018

Abstrak/Catatan

ANALYSIS OF THE PROVISIONS OF THE CRIMINAL LAW IN THE PERSPECTIVE OF PORNOGRAPHY AND THE POSITIVE CRIMINAL LAW OF ISLAM By Said Firdaus Abbas Mohd. Din Imam Jauhari ABSTRACT In Islamic criminal law very closely related, that sanction in Islam that pornography is not yet clear the certainty of punishment for a criminal offence of pornography, since the Qur'an is not described directly the punishment of the perpetrators of criminal acts of pornography, just just explained the prohibition to approach the adultery, so Islam explained that the penalties for the perpetrators of the crime of pornography can be punished with the punishment of adultery, ta'zir, qisas and so on. Even the law is taken through nothing by taking the laws that already exist such as punishment of the perpetrator of pornography are regulated in Act No. 44 of the year 2008 about pornography and diserah to the Ulil Amri (Government). Research is a major problem (1) how form and criteria of crime of pornography in positive law and criminal law of Islam? (2) how is pornography a criminal offence sanctions according to Act No. 44 of the year 2008 and the Islamic criminal law? (3) how is the impact of the criminal offence of pornography? Research and study aims, to find and develop theories about the concept of Islamic law in the pornography and the crime theory, theory of Criminal Law, and the theory of criminal law policy. The research method used is the juridical normative legal research methods, methods of historical and comparative methods. With the date source is secondary legal materials in the form of primary, secondary legal materials and legal materials tertiary (supporting). Date obtained, either from primary law, secondary, tertiary, as well as information from experts, then the date analysis was done with a descriptive qualitative approach, namely the analysis of the contents. The results of this study suggest that first, the forms and criteria in the Islamic criminal law can be categorized as a criminal offence of pornography the existence of forms of behaviour, against the law of nature, errors, due to the accompanying circumstances, constitutive, terms In addition to possible criminal prosecuted, and additional terms to be criminal. Secondly, sanctions the crime of pornography according to Act No. 44 of the year 2008 and the Islamic criminal law, most short imprisonment 6 (six) months, and the longest 12 (twelve) years, and/or Criminal fines of at least Rp. 250 million,-(two hundred and fifty million rupiah), and at most 6 billion rupiah (six billion dollars). While in Islamic law the penalty for the perpetrator of a criminal offence of pornography can be punished with the punishment of adultery, ta'zir, qisas and so on. Third, the impact of the criminal offence of pornography that the criminal offence of pornography can trigger occurs and the expansion of the criminal act of decency such as rape, indecent deeds a. It is recommended that the Government should be more serious in jellies toward pornography a criminal offence because the deed refers to norms of decency, for that Government and the MUI must be assertive in taking decisions to determine the sentence against the perpetrator of the criminal offence of pornography. As well as limiting forms and criteria in the circulation of pornography with improvements regarding the categories of pornography in a legislation and criminal law of Islam, by adding sanctions imposed which must be heavier than before. Should the sanctions a criminal offence of pornography according to Act No. 44 of the year 2008 in positive law and Islamic law as well as the expectations of the future can be affirmed again so that the law enforcement officers can perform its functions with maximal efforts for the eradication of criminal acts of adult pornography is increasingly of concern. Should the impact action pornography in any form. Because acts of pornography can lead some one to. Keywords: Criminal Provisions of Pornography, Positive Law, Islamic Criminal Law. ANALISIS KETENTUAN PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Said Firdaus Abbas Mohd. Din Imam Jauhari ABSTRAK Dalam hukum pidana Islam sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman zina, ta’zir, qisas dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserah kepada Ulil Amri (Pemerintah) tersebut. Masalah pokok penelitian ialah (1) Bagaimanakah bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam? (2) Bagaimanakah sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam? (3) Bagaimanakah dampak tindak pidana pornografi? Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, menemukan dan mengembangkan teori mengenai konsep hukum Islam dalam pornografi serta teori tindak pidana, teori pemidanaan, dan teori kebijakan hukum pidana, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, metode sejarah dan metode perbandingan. Dengan sumber data adalah sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat di pidana. Kedua, sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam, Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau Pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Sedangkan dalam Hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman zina, ta’zir, qisas dan sebagainya. Ketiga, Dampak Tindak Pidana Pornografi bahwa tindak pidana pornografi dapat memicu terjadi dan berkembangnya tindak pidana kesusilaan lainnya seperti perkosaan, perbuatan cabul atau perzinahan, sebab pikiran dan nafsu seksualias seseorang sangat terpengaruh akibat pornografi dan mendorong agresifitas seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana kesusilaan. Upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan akibat pornografi dapat dilakukan secara preventif yang harus melibatkan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, pemerintah, masyarakat juga keluarga. Selain itu sebagai jalan terakhir dapat ditempuh jalur hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku. Disarankan agar Pemerintah harus lebih serius dalam jeli terhadap tindak pidana pornografi karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan, untuk itu pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Serta membatasi bentuk dan kriteria dalam peredaran pornografi dengan perbaikan mengenai kategori pornografi dalam suatu peraturan perundang-undangan dan hukum pidana Islam, dengan menambahkan sanksi yang dikenakan yang harus lebih berat dari sebelumnya. Hendaknya sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam Hukum Positif dan Hukum Islam serta harapan kedepannya dapat dipertegas lagi supaya para aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana pornografi yang dewasa ini semakin memprihatinkan. Hendaknya dampak tindakan pornografi dalam bentuk apapun. Karena tindak pornografi dapat membawa seseorang kepada perbuatan zina yang dihendaki Allah. Kata kunci: Ketentuan Pidana Pornografi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PIDANA MATI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (ASHARI, 2016)

ASAS RETROAKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Mahlil, 2017)

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM (SITI JUBAIDAH, 2017)

ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Rita Maryati, 2014)

KAJIAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP IBU HAMIL YANG BERAKIBAT PADA MATINYA JANIN (noviyanti, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy