//

PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Teuku Firmansyah - Personal Name
SubjectSTATE ADMINISTRATION
ADMINISTRATION COURTS
Bahasa Indonesia
Fakultas Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2018

Abstrak/Catatan

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Namun dari 14 kontrak jasa konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa hanya 4 kontrak yang menyebutkan bentuk penyelesaiannya yakni di Pengadilan, sementara yang lain mengabaikannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Mengapa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi ? Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi ? Apa akibat hukum jika penyelesaian sengketa jasa kontrak konstruksi tidak diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui faktor-faktor yang tidak dicantumkan penyelesaaian sengketa konstruksi, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa konstruksi dan akibat hukum jika penyelesaian sengketa jasa konstruksi tidak diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Lokasi penelitian dilakukan di Banda Aceh yang memfokuskan pada pembangunan yang berasal dari APBN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari tidak dicantumkan tempat penyelesaian dalam kontrak konstruksi adalah pemahaman hukum yang kurang, lebih memprioritaskan teknik pembuatannya, sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada dan tidak adanya acuan yang baku dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan belum merasa penting mencantumkan tempat penyelesaian sengketa karena kontrak itulah yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak untuk meminta kerugian yang dialami oleh mereka, hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa jasa konstruksi yaitu : pertama, waktu terlalu singkat, kedua, berganti pejabat pembuat komitmen, ketiga, disibukkan dengan rutinitas masing-masing. keempat, kemampuan komunikasi yang belum memadai. konsekuensi hukum yang muncul jika penyelesaian sengketa secara non litigasi tidak dilakukan terlebih dahulu adalah dapat membuat persetujuan secara tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa, termasuk dapat membuatkan penyelesaian perkara di pengadilan, penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang tidak menyebutkan klausul bentuk penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya sengketa sangat ditentukan oleh kedua belah pihak. Para pihak dapat memilih sendiri pola penyelesaiannya, baik diselesaikan di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Disarankan kepada pihak yang terlibat agar mencantumkan tempat penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi, selanjutnya disarankan juga kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat supaya dapat menyusun format baku kontrak konstruksi serta disarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar menjelaskan konsekuensi yang muncul jika tidak dicantumkan tempat penyelesaian sengketa konstruksi.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN BAWAH JEMBATAN ANTARA PT. REKAYASA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM (PENELITIAN PADA PEMBANGUNAN JEMBATAN DAH DI KEC.RUNDING KOTA SUBUSSALAM) (RIZKITA MAYDA MELALA, 2015)

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA JASA KONSTRUKSI TERHADAP PEMELIHARAAN BANGUNAN (SUATU PENELITIAN PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEULIGOE WALI NANGGROE DI KABUPATEN ACEH BESAR) (ayu maulida, 2014)

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA (STUDI KASUS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI ACEH) (fibriansyah khairuddin, 2013)

PENGARUH PEMBERIAN PERSENTASE BAWANG PUTIH (ALLIUM SATIVUM) TERHADAP UJI ORGANOLEPTIK SIE BALU DAGING KERBAU (Ardiansyah, 2016)

HUBUNGAN PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG PATIENT SAFETY DENGAN MEDICATION ADMINISTRATION ERRORS DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA BANDA ACEH (Putri Indah Mentari, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy