//

ETNONASIONALISME MANTAN ANGGOTA GAM DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PERIODE 2009 – 2014 DALAM PERUMUSAN QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Kharinda Rizky - Personal Name
SubjectLOCAL GOVERNMENT
AUTONOMY OF STALE
Bahasa Indonesia
Fakultas FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

ABSTRAK KHARINDA RIZKY 2017 Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009 – 2014 dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Radhi Darmansyah., M.Sc) (xii,62),pp.,bibl,.App. Etnonasionalisme merupakan salah satu bentuk dari nasionalisme dimana daerah/etnis memperoleh kebenaran politik dari negara asalnya. Pasca damai Aceh memiliki kekhususan yakni berhak membuat bendera dan lambang sendiri, hal ini juga sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 menetapkan bulan bintang sebagai bentuk dari bendera Aceh yang notabennya adalah bendera GAM. Setelah disahkan Qanun bendera dan lambang Aceh ini menuai kontroversi pasalnya bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etnonasionalisme mantan anggota GAM di DPRA Periode 2009-2014 dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Etnonasionalisme dan Teori Sistem Politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah Teknik Purposive Sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan rasa etnonasionalisme GAM pada anggota DPRA, khususnya mantan anggota GAM sangat berimplikasi terhadap pemikiran dan output yang dihasilkan oleh DPRA. Bendera Aceh berbentuk bulan bintang merupakan manifestasi dan pengejawantahan dari nilai etnonasionalisme. Besarnya pengaruh etnonasionalisme tersebut membentuk sebuah pemikiran kolektif DPRA. Pertentangan terhadap PP Nomor 77 Tahun 2007 justru dianggap sebagai peraturan yang keliru, karena cacat pada proses formil pembuatan peraturan yang berkenaan dengan Aceh. Kata Kunci: Etnonasionalisme, Qanun Bendera dan Lambang Aceh,GAM, DPRA

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PRO DAN KONTRA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG PROVINSI ACEH (KAJIAN TERHADAP TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN) (Rudi Ramadhani, 2015)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUNDANGAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG OLEH PEMERINTAH ACEH (Muhammad Suhendra , 2016)

MOTIVASI MANTAN KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2014 - 2019 (Muliawati, 2014)

KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN QANUN JINAYAT PROVINSI ACEH (SUATU KAJIAN TERHADAP PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) (Syahnaz Oriza K, 2017)

BENDERA DAN LAMBANG ACEH IDENTITAS ACEH ATAU KEPENTINGAN POLITIK PARTAI ACEH (PA) (MIRZA AKMAL, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy