//

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang JEFRIE MAULANA - Personal Name
SubjectLOCAL GOVERNMENT - LAW
LOCAL FINANCE - LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2018

Abstrak/Catatan

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA Jefrie Maulana Eddy Purnama Mahdi Syahbandir ABSTRAK Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 mengalami perubahan pada alokasi dan pengelolaan yang konsentrasinya ada pada Pemerintahan Provinsi, sedangkan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dalam hal kesejahteraan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Masalah pokok penelitian ialah apakah Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat dan apakah mekanisme pengawasannya telah sesuai dengan asas kemanfaatan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta mekanisme pengawasan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh telah sesuai dengan asas kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh diklasifikasi dan disusun dalam bentuk naratif, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pertama, perimbangan dana otonomi khusus Aceh belum sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat yang pembagiannya lebih besar untuk Provinsi daripada Kabupaten/Kota. Kedua, pengawasan penggunaan dana otonomi khusus Aceh belum menjamin pemenuhan asas kemanfaatan. Belum adanya Peraturan Gubernur Aceh tentang Satuan Kerja Khusus dan tentang kriteria seleksi program serta kurangnya peran pengawasan dari lembaga khusus Aceh sebagai bentuk pengawasan eksternal. Peraturan pembagian dana otonomi khusus Aceh harus menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata dengan memperbesar alokasi dan peran Pemerintah Kabupaten/Kota. Harus segera dibentuk Peraturan Gubernur tentang tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan program dan pembentukan Satuan Kerja Khusus dengan pengawasan yang melibatkan seluruh pihak yang terkait baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Gampoeng serta lembaga khusus yang lahir dari otonomi khusus Aceh. Kata Kunci : Dana Otonomi Khusus dan Perimbangan Keuangan

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (ZAINAL MUTTAQIN, 2016)

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA (JEFRIE MAULANA, 2018)

PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PERIMBANGAN, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODALPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2014 (FATHUR RAFI, 2016)

PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP OUTCOMES BIDANG KESEHATAN (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH) (TEUKU BEIZAR HAFNIBAR, 2016)

PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN, REGULASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIMEULUE (Kuasa, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy