//

PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN PADA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang RISKI HARISTA - Personal Name

Abstrak/Catatan

RINGKASAN Penulisan dari Laporan Kerja Praktek (LKP) ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengeluaran Anggaran Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Aceh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Aceh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau biasa disingkat Satker PSPLP merupakan suatu organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan melaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang akan dipantau langsung oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapangan di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Aceh selama 2 bulan terhitung dari tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 13 April 2017. Pelaksanaan Prosedur pengeluaran anggaran dalam Satker Penyehatan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Aceh adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan di berikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk disahkan, 2. Sesudah disahkan oleh PP-SPM kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan akan di berikan kembali kepada PPK untuk melakukan pengujian kemudian ditandatangani sekalian menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang akan diberikan kepada bendahara pengeluaran, 3. Kemudian pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah diterbitkan SPBy dan bendahara pengeluaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kemudian ditanda tangan atau sudah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dokumen kelengkapan administrasi.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PROSEDUR REVISI DIPA OLEH SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (DIMAS HARIYADI PRATAMA, 2018)

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (HERNATA BR MANALU, 2018)

PROSEDUR PENGADAAN ASET TETAP PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH (EL RAZAK RIZKI HAKIM, 2018)

PENGARUH KOMPENSASI, BUDAYA KERJA, DAN KOMITMEN PERSONIL TERHADAP KINERJA PEGAWAI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR (STUDI KASUS PADA PEGAWAI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KAB ACEH TIMUR) (Yushar Kurniawan, 2018)

PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21 ATAS UANG MAKAN MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (AYU YOLANDA, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy