Search :

Advance


PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang T.romel Fahreza - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Teuku Romel Fahreza, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum Dalam pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seperti yang telah diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, banyak pihak di Aceh dan diluar Aceh belum memahami Qanun Syariat Islam yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini telah menyebabkan, Qanun syariat Islam tersebut menjadi polemik di masyarakat. Dalam beberapa tindakan kriminal yang telah diatur dalam Qanun Jinayat, hukum tersebut tersebut juga diberlakukan untuk non-muslim, seperti kasus judi, zina, minuman keras, pemerkosaan dan lainnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pelaksanaan sanksi pidana menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kota Banda Aceh, faktor penghambat pelaksanaan Qanun tersebut dan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sanksi pidana menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kota Banda Aceh. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diketahui bahwa pelaksanaan sanksi masih terdapat penyimpangan seperti pencambukan dilakukan melewati batas punggung dan banyak anak-anak dibawah umur 18 tahun menyaksikan secara dekat proses pencambukan. Faktor penghambat yaitu munculnya dari lingkungan sosial masyarakat dan dari implementor Qanun. Upaya dalam pelaksanaan sanksi belum berjalan secara efektif, hal ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang larangan yang telah di atur dalam qanun tersebut. Disarankan seharusnya dalam proses pelaksanaan hukuman cambuk sudah seharusnya diperketat lagi dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam proses hukuman eksekusi cambuk, perlu adanya partisipasi masyarakat seluruh desa Kota Banda Aceh dengan membentuk gerakan gampong siaga syariat, sehingga peran dan fungsi gampong sebagai wadah penyiaran, pengawasan dan pencegahan prilaku negatif maisir/perjudian menjadi efektif pada semua kelompok masyarakat.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (T.romel Fahreza, 2017)

PENENTUAN JENIS UQUBAT DAN PELAKSANAAN PUTUSAN DALAM PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT ( SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) (Novi Susanti , 2016)

PENYIMPANGAN TERHADAP EKSEKUSI PIDANA CAMBUK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH MEULABOH DAN JANTHO) (JUNAIDISYAH SANJA, 2016)

PENERAPAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH (Hadyan Sepnika, 2016)

TINJAUAN NORMATIF MEKANISME PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Hazsha Mayati, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.