Search :

Advance


PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERASI TANPA IZIN

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Nur Hidayati - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

ABSTRAK NUR HIDAYATI, 2017 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERASI TANPA IZIN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., bibl., tabl., (Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.) Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendirian perguruan tinggi swasta wajib memperoleh izin menteri. Dengan demikian maka setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Realitas di lapangan ditemukan satu perguruan tinggi swasta yang beroperasi tanpa izin yaitu STIKes Citra Bangsa Sigli sehingga menarik perhatian penulis untuk mengetahui tentang (1) proses pelaksanaan pemberian izin perguruan tinggi swasta; (2) faktor yang menyebabkan sanksi administrasi tidak terlaksana; dan (3) upaya penanggulangan dalam penerapan sanksi administrasi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian izin terhadap perguruan tinggi swasta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, menjelaskan faktor penyebab sanksi administrasi tidak terlaksana, dan menjelaskan upaya penanggulangan penerapan sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yakni dengan studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis atau data sekunder, sedangkan studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian izin perguruan tinggi swasta sebagaimana ditentukan oleh Kemenristekdikti tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara pendidikan STIKes Citra Bangsa Sigli. Faktor tidak terlaksananya sanksi administrasi dikarenakan oleh tidak adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui. Dan upaya penanggulangannya adalah berupa upaya paksa untuk menon-aktifkan kegiatan akademik dan disegel oleh Kopertis berdasarkan perintah Kemenristekdikti. Disarankan kepada Kopertis bahwasannya untuk dapat mengeluarkan produk aturan hukum yang tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, namun juga harus mengharmonisasikan dengan produk aturan hukum nasional yang mana tidak merugikan pendiri yayasan.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENTERI DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI (SUATU PENELITIAN DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA BANDA ACEH) (Zulfikar, 2017)

PENGARUH PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DOSEN SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI BANDA ACEH (Muhammad, 2015)

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG TANPA IZIN DI KOTA BANDAACEH (NURHUSNINA ASRIYANTI, 2015)

ANALISIS TANAH MENGGUNAKAN METODE ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY (AAS) UNTUK MENGETAHUI PENYEBARAN KADAR MERKURI (HG) DI DESA DATAR LUAS DAN DESA BUNTA KECAMATAN KRUENG SABE KABUPATEN ACEH JAYA (Alfisyahrin, 2017)

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN STASIUN RADIO (ISR) OLEH RADIO PENYIARAN SWASTA (SUATU PENELITIAN DI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II ACEH) (JULIA MARDENI, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.