Search :

Advance


KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Marzuki - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas Fakultas Pasca Sarjana
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI Marzuki Husni 2 Mujibussalim ABSTRAK 1 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah Instansi pemerintah yang bertugas melakukan Pembinaan Sistem Hukum Nasional secara terpadu dan komprehensif sejak dari perencanaan sampai analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan. Hasil dari program dan kegiatan BPHN diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional yang meliputi pembangunan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyatakan “Penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”, masalah pokok penelitian ini (1) Apakah Kedudukan BPHN sudah sesuai dengan fungsi sebagai lembaga Legislasi Nasional? (2) Bagaimana wewenang BPHN sebagai lembaga legislasi Nasional dalam menjalankan fungsi legislasi? (3) Apa akibat hokum terhadap fungsi legislasi yang tidak sesuai dengan aturan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan BPHN dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengetahui serta menjelaskan akibat hukum yang dihadapi BPHN dalam menjalankan fungsi Legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu peraturan perundang-undangan menurut Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 yang merupakan aturan hukum yang bersifat mengatur (regelling) dalam menjalankan tugasnya mengalami perubahan menyusul amandemen UDD 1945 dalam kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. BPHN adalah Instansi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan hukum nasional secara terpadu dan konperehensif. Keberadaan Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Akibat hukum terhadap Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang muncul dalam perkembangan menjalankan fungsi legislasi dengan harus memperhatikan letak dan posisi dari harmonisasi dan sinkronisasi. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional yangmerupakan instansi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan sistem hukum nasional secara terpadu konperehensif untuk terus melakukan langkahlangkah strategis dalam pembangunan hukum nasional. Disaran kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 maka keberadaan program legislasi nasional baik dari segi wewenang, kedudukan serta fungsi dan tugas lebih dibebankan kepada DPR. Lanhkah ini diharapakan dapat mendukung terwujudnya pembangunan hukum nasional di Indonesia. Kata Kunci: Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Fungsi Legislasi

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERBANDINGAN PROSEDUR LEGISLASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Wahyu Tio Ramadhan, 2016)

STUDI EVALUASI TERHADAP PROGRAM LEGISLASI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 (REZA MUHAMMAD FAHRI, 2017)

ANALISIS KINERJA DPRK KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM BIDANG LEGISLASI PERIODE 2014-2019 (SYAHRUR RAMADHI, 2016)

KEWENANGAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENAT AMERIKA SERIKAT) (PHOENNA ATH THARIQ, 2016)

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DI DESA ALUE BILIE KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA) (Rizwan, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.