//

TINDAK PIDANA MEMILIKI HARIMAU SUMATERA (PANTHERA TIGRIS SUMATRAE) OLEH ANGGOTA TNI DALAM BENTUK AWETAN DAN PENERAPAN HUKUMNYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Annisa Syalifa Munira - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Annisa Syaliva Munira, TINDAK PIDANA MEMILIKI HARIMAU 2017 SUMATERA (Panthera Tigris Sumatrae) OLEH ANGGOTA TNI DALAM BENTUK AWETAN DAN PENERAPAN HUKUMNYA. (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,70), pp., bibl. (Ainal Hadi, SH., M.Hum) Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki , memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang ancaman pidana bagi pelanggarnya dalam Pasal 40 ayat (2) menyebutkan ”barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun kenyataan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh masih terdapat dua kasus kepemilikan satwa yang dilindungi jenis Harimau Sumatera oleh anggota TNI dalam bentuk awetan dan penjatuhan pidana yang diputuskan hakim relatif ringan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab anggota TNI memiliki Harimau Sumatera dalam bentuk awetan, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang relatif ringan, dan pertimbangan hakim terhadap barang bukti kepemilikan satwa yang dilindungi jenis Harimau Sumatera. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anggota TNI memiliki Harimau Sumatera dalam bentuk awetan adalah disebabkan faktor jaminan hutang, faktor pengobatan, serta kurangnya kepatuhan hukum oleh anggota TNI terhadap undangundang yang sudah diberlakukan. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana yang ralatif ringan karana terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan dan terdakwa hanya menerima barang titipan tidak bermaksud untuk memiliki. Pertimbangan hakim terhadap barang bukti kepemilikan satwa yang dilindungi jenis Harimau Sumatera diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh untuk dilakukan pemusnahan karena barang bukti tersebut sudah dalam keadaan rusak. Disarankan kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk memberi hukuman yang lebih berat mengingat Harimau Sumatera merupakan satwa yang dilindungi dalam Undang-undang dan agar memberi efek era kepada pelaku, diharapkan kepada anggota TNI untuk tidak menggunakan pengobatan dengan memanfaatkan satwa yang dilindungi. Serta diharapkan kepada kepada pemerintah untuk mengembangkan program pemantauan jangka panjang rentan tiga tahun terhadap populasi, ekologi, dan habitat, serta tingkat ancaman terhadap Harimau Sumatera.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HARIMAU SUMATERA (PANTHERA TIGRIS SUMATRAE) DI KABUPATEN ACEH TENGGARA (YULIANNOVA LESTARI, 2016)

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH (Erna Kurniawati, 2018)

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (YULIA LESTARI, 2016)

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PRAJURIT TNI DARI DINAS MILITER (Mokhammad Alfan, 2016)

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT TNI AD (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1 -01 BANDA ACEH) (Dedi Wijaya, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy