Search :

Advance


PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (SUATU KAJIAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA)

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang FITRI HANDAYANI - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Fitri Handayani : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA 2017 PENETAPAN PENGADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61), pp., bibl. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut mengatur mengenai tata cara dalam melaksanakan pengangkatan anak. Namun sebagian pasangan yang melakukan pengangkatan anak di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara tidak memenuhi prosedur yang seharusnya dilengkapi oleh orang tua yang ingin mengangkatan anak. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dewantara, mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dewantara mengangkat anak tanpa penetapan dari pengadilan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai anak kandung, anak tersebut berasal dari orang tua yang kurang mampu perekonomiannya. Namun pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses pengadilan, hanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut terjadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak yang benar. Kemudian dalam hal administrasi kependudukan terutama akta lahir dan kartu keluarga, menunjukkan bahwa anak angkat tersebut diatasnamakan pada orang tua angkatnya sehingga mempunyai akibat hukum akan terputus nasab dengan orang tua kandungnya. Disarankan agar adanya perhatian dari pejabat setempat mengenai peristiwa dan perilaku yang terjadi pada masyarakatnya, karena jika adanya penyimpangan bisa langsung di cegah dan diperbaiki dan pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sebaiknya sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan bisa dipertanggung jawabkan.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN STAATSBLAD NOMOR 129 TAHUN 1917 (Mirza Desrita, 2015)

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 215/PDT.P/2013/MS-BNA) (Maisyarah, 2014)

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANGKATAN ANAK SECARA DAMAI (Muhammad Aqil, 2016)

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYARIYAH KOTA BANDA ACEH) (Muhajir, 2017)

PIDANA MATI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (ASHARI, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.