Search :

Advance


ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENYEBARAN MUATAN PORNOGRAFI DALAM KUHP DAN UU PORNOGRAFI

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Miftahul Khairi - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Dalam KUHP pornografi digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan, KUHP tidak mengatur secara tegas mengenai setiap tindak pidana pornografi termasuk tindak pidana penyimpanan dan penyebaran muatan pornografi tetapi ada Pasal 281-283 yang dapat dikenakan untuk tindak pidana ini. Berbeda dengan KUHP, UU Pornografi sudah lebih konkrit mengatur setiap jenis tindak pidana baik penyimpanan maupun penyebarannya, namun dalam UU Pornografi terdapat permasalahan tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, karena tidak semua orang mempunyai pandangan yang sama terhadap porno atau tidaknya sesuatu. Dalam kenyataannya banyak orang yang menganggap pornografi sebagai sebuah karya seni dan tidak jarang orang bermata pencaharian dan bekerja dalam bidang tersebut seperti membuat karya-karya film. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelarangan penyimpanan dan penyebarluasan muatan pornografi baik perbuatannya, subjek maupun pemidanaannya dalam KUHP dan UU Pornografi. Untuk memperoleh data di dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Semua data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan penyimpanan muatan pornografi tidak dapat dipidana jika seseorang menyimpan muatan pornografi tersebut dengan maksud untuk dirinya sendiri atau untuk dinikmati sendiri. Perbuatan menyebarkan muatan pornografi tidak hanya berupa lembar-lembar kertas atau semacamnya yang dibagi-bagikan kepada orang banyak, namun juga termasuk membuat dapat diaksesnya oleh khalayak umum. Subjek hukum dalam KUHP untuk tindak pidana pornografi dapat berupa orang dewasa dan orang yang belum berumur 17 tahun. Sementara, UU Pornografi lebih jauh mengatur tentang subjek anak dan badan hukum yakni korporasi. Rumusan pemidanaan dalam KUHP untuk tindak pidana penyimpanan dan penyebaran muatan pornografi dapat di jatuhi pidana alternatif yaitu pidana penjara atau denda dengan sanksi yang lebih ringan, sementara dalam UU Pornografi rumusan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan/atau denda dengan sanksi pidana yang lebih berat. Disarankan supaya baik pasal dalam KUHP maupun UU Pornografi dapat diimplementasikan dengan baik. Disarankan supaya masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan muatan pornografi.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

HUBUNGAN PAPARAN PORNOGRAFI DENGAN PENURUNAN FUNGSI DOPAMIN OTAK SISWA LAKI-LAKI SMP KELAS IX SMP X KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 (MUHAMAD YOGA JUANDANA, 2015)

STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG – UNDANG DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Tuanku Muksalmina, 2014)

ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Rita Maryati, 2014)

DAMPAK TAYANGAN BERMUATAN PORNOGRAFI MEDIA TELEVISI (PENELITIAN PADA MAHASISWA FISIP UNSYIAH) (HERY MULYANDA, 2016)

PERBARENGAN (CONCURSUS) PADA RNTINDAK PIDANA PEMBUNUHAN RN(SUATU PERBANDINGAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM) (Zulfan , 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.