Search :

Advance


PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN TENTANG OBJEK OLEH TERTANGGUNG KEPADA PENANGGUNG PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR ( SUATU PENELITIAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA TBK CABANG BANDA ACEH )

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang ETI ANDRIANI - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang mewajibkan pihak penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, sehingga adanya kewajiban tertanggung untuk memberitahukan hal yang sebenarnya mengenai objek yang diasuransikannya seperti yang diatur didalam pasal 251 KUHD. Dalam kenyataanya tertanggung tidak meberitahukan secara lengkap tentang objek yang diasuransikan, dan juga ada beberapa dari pihak tertanggung yang memang tidak mengetahui akan adanya kecacatan pada objek yang diasuransikannya sehingga sanksi yang diatur didalam Pasal 251 KUHD tetap dapat juga dikenakan kepadanya. Tujuanpenulisanskripsiiniadalahuntukmengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pemberitahuan oleh pihak tertanggung terhadap objek yang diasuransikan, penerapan ganti rugi pada asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, serta mengetahui penyebab penolakan klaim asuransi di PT.Asuransi Ramayana Tbk Cabang Banda Aceh. Untukmemperoleh data dalampenulisanskripsiinidilakukanPenelitiankepustakaanuntukmemperoleh data yang bersifatteoritis ilmiah, dan Penelitianlapangandilakukangunamemperoleh data primer melaluiwawancara secara langsungdenganrespondendaninformanyang berkaitandenganmasalah yang diteliti. Berdasarkanhasilpenelitian, diketahuibahwapenerapan Pasal 251 KUHD masih belum berjalan dengan semestinya, sehingga dibutuhkan adanya penerapan prinsip i’tikad baik pada diri tertanggung maupun penanggungsehinggadapatmenjalankankewajibannyasesuai yang diperjanjikandidalam polis asuransi.Penerapan ganti rugi pada asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak, adapun yang menjadi penyebab penolakan klaim asuransiadalah adanya premi yang menunggak, melaporkan keterangan yang tidak benar, keterlambatan tertanggung dalam pemberitahuan, tidak adanya Surat Izin Mengemudi (SIM). Disarankankepadapemerintah untuk mengkaji ulang isi dari Pasal 251 KUHD yang lebih melindungi pihak penanggung, sehingga hak-hak tertanggung juga dapat dilindungi seperti adanya hak tertanggung atas suatu informasi.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDERAAN BERMOTOR RNDENGAN OBJEK PERTANGGUNGAN TRUKRN(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Darul Mahdi, 2014)

PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA BAGI NASABAH MENINGGAL DUNIA PADA AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG ASURANSI KUMPULAN BANDA ACEH (Yurisa Ulfa, 2014)

PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) BANDA ACEH (NURUL MAULANA, 2017)

PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI USAHATANI PADI PADA PT. ASURANSI JASINDO CABANG BANDA ACEH (M. HERIZAL, 2016)

TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN SEPIHAK OLEH PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE BANDA ACEH (HILDA ATIKA PHONNA, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.