//

TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Shofi Hidayah - Personal Name

Abstrak/Catatan

Tindak pidana pencurian hewan merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-1 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dapat diperberat lagi apabila terjadi penggabungan perbuataan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren masih terjadi tindak pidana pencurian sapi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sapi, menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sapi serta menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sapi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sapi disebabkan oleh faktor internal seperti keadaan ekonomi dan moral serta faktor eksternal seperti pendidikan, lingkungan dan kelalaian korban. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sapi dilakukan melalui upaya tindakan preventif berupa pembinaan yang dilakukan oleh Polisi dengan dibentuknya Polisi Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Sedangkan tindakan represif lebih ditekankan dalam hal menjalankan putusan yang di tetapkan oleh Pengadilan. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sapi dikenakan Pasal 363 KUHP dengan dijatuhkan pidana penjara melalui 3 (tiga) proses penyelesaian perkara yaitu pemeriksaan di kepolisian, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Disarankan agar dibentuknya pendidikan keterampilan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Aparat penegak hukum disarankan agar lebih mengedepankan tindakan preventif dalam upaya penanggulangan kejahatan dan dalam hal penerapan pidana diharapkan agar Hakim sebelum memberikan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TINDAK PIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI ACEH SINGKIL) (ANDRI SINAGA, 2016)

TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL EMNARA TELEKOMUNIKASI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (MUCHLIS SUDDIN, 2018)

TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK BUMI DENGAN SANKSI YANG DIPERBERAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG) (Alfian , 2016)

TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG KOTAK AMAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG KOTAK AMAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG KOTAK AMAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (RIDHA AKBARUL KARIM, 2018)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI BANDA ACEH (M.Rizki Fadila, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy